Lampung Utara News

Insentif Belum Dibayar, Dokter Spesialis di RSUD Kotabumi Mogok Kerja

Sejumlah Pasien terpaksa Pulang lantaran loket pelayanan pada RSUD Ryacudu Kota Bumi Lampura tak ada Pegawai yang Layani, Senin (13/01/2020) pagi.

LAMPUNG UTARA- Sejumlah pasien terlantar di rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara, (Lampura), Senin (13/01/2020). Pasalnya, dokter spesialis pada RS tersebut mogok kerja sebagai bentuk protes belum memperoleh insentif tahun anggaran 2018 dan 2019.

Hasil Pantauan di lokasi, Warga yang hendak berobat terlihat kebingungan dikarenaka tidak ada pegawai yang berjaga di tempat pelayanan utama. Mereka terpaksa angkat kaki karena membaca adanya pengumuman yang tertempel pada papan pengumuman pelayanan yang nyatakan dokter spesialis ditiadakan.

Akibatnya, para Pasien mengaku kecewa. Elvina,  salah satu pasien yang sudah berusia lanjut mengaku, dirinya sudah datang jauh- jauh dari Desa Candimas berniat berobat ke RS berplat merah itu, namun kedatangan dirinya hanya sia- sia urung berobat.

“ Kami tidak tahu kalau ada acara Dokter pakai mogok segala mas, ya kami kecewa karena gak ada dokter spesialinya kami baca pada pengumuman di kertas yang ditempel di lokasi loket”, keluh Elvina.

Hal senada juga dikeluhkan Mansyur. Warga asal Kota Alam mengaku memaksakan diri meski tertatih-tatih datang ke RS tersebut berharap bisa bertemu dan dieriksa dokter spesialis, namun tidak ada. “ kecewa kami pak, kami kesini ingin sembuh, tapi gak ada dokter bagaimana mau berobat”, ujarnya.

Keluhan serupa juga dikeluhkan warga dari Sungkai Tengah, Astuti. Dirinya berniat mengantar ibunya namun juga kandas karena ada aksi mogok tersebut. “ Pelayanan dihentikan, ada pengumuan kertas di loket pelayanan pendaftaran berobat, entah sampai kapan”, katanya.

Menyikapi keluhan para pasien tersebut, Pelaksana tugas Direktur RSUD Ryacudu, Syah Indra Husada Lubis membenarkan atas aksi belasan dokter spesialis mogok bekerja karena insentif mereka belum dibayar selama 3 bulan untuk Tahun 2019 dan 2 bulan untuk Tahun 2018. Nilai per bulan antara Rp10 hingga Rp15 juta.

“ Kami sudah kordinasikan dengan pemda, untuk menyelesaikan persoalan ini agar ada solusi”, ungkapnya. (Yono/Adi)

 

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: