Metro – DPRD Kota Metro merekomendasikan kepada wali kota agar pengelolaan pasar di wilayah setempat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua Pansus DPRD atas LKPJ Wali Kota 2017 Zaenuri menjelaskan, agar pengelolaan pasar lebih maksimal dan profesional, sebaiknya dipertimbangkan BUMD. Karena selama ini pasar kerap menjadi masalah di Bumi Sai Wawai.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar rencana pembuatan jembatan penghubung dari Pasar Cendrawasih ke Pasar Kopindo dibatalkan. Namun dialihkan jembatan penghubung antara Cendrawasih dan Shooping.
“Kami juga meminta agar Pemkot membangun ulang pasar cendrawasih. Sehingga lebih layak, lebih bersih, tertata dan rapih. Agar kenyamanan, baik pembeli maupun pedagang semakin terjamin,” ujarnya saat paripurna rekomendasi Pansus DPRD, Senin (30/4/2018).
Zaenuri menegaskan, agar Pemkot Metro tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Tegas dan berani terkait keindahan dan ketertiban kota. Sesuai dengan perda yang telah ada. Sehingga tingkat kesadaran masyarakat meningkat.
“Tegas. Misal menertibkan jualan di jalan dan trotoar. Karena itu konsekuensi dari aturan,” katanya lagi. Pansus juga mendorong kajian ulang atas alih fungsi terminal sesuai fungsi awal dan tata ruang wilayah.
“Ini dengan memerhatikan prinsip pemanfaatan terminal itu sendiri. Jadi tidak melenceng dari fungsi awalnya,” imbuhnya.
Sementar Wali Kota Metro Achmad Pairin menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus LKPj, dimana telah mencurahkan segala kemampuan, pikiran, dan tenaga dalam menelaah, meneliti, dan membahas.
“Kami menyadari bahwa catatan, saran dan rekomendasi yang disampaikan merupakan wahana evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Metro, yang nantinya akan dijadikan acuan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang,” ujarnya.
Ia menilai, rekomendasi yang diberikan Legislatif kepada Eksekutif, disampaikan dalam bentuk keputusan DPRD terhadap LKPj Wali Kota, merupakan salah satu wujud pengakuan dan tanggung jawab untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.
“Dinamika masyarakat sebagai perwujudan demokrasi menyadarkan kita untuk bekerja lebih selektif dalam menyusun kebijakan, agar program dan kegiatan pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” tuntasnya. (Adv)