Bandar Lampung News

DPRD Provinsi Targetkan Perda Zonasi Rampung Tahun Ini

DPRD Provinsi Lampung gelar RDP revisi Perda zonasi pada wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil yang masih tertunda hingga 2021, di ruang Bampeperda DPRD setempat, Kamis (11/2/2021). (Ist)

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) revisi Peraturan daerah (Perda) zonasi pada wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil yang masih tertunda hingga 2021, di ruang Bampeperda DPRD setempat, Kamis (11/2/2021).

Peninjauan Kembali (PK) progres Perda zonasi ini juga dibahas bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Biro Hukum Provinsi Lampung.

Ketua Komisi III, DPRD Provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan, saat ini pihaknya memberikan penekanan pada Dinas Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup terkait masalah progres PK.

“Perda zonasi ini di harapkan selesai secara utuh pada 2021, karena banyak sekali kepentingan zonasi ini harus berjalan,” kata Fadil usai RDP di gedung DPRD Provinsi Lampung.

Ia menekankan, bahwa Perda zonasi ini harus cepat diselesaikan. Karena, hal ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Lampung.

“Misalnya, salah satunya seperti di kabupaten Lampung Timur, yaitu masalah minyak,” ujarnya.

Kendati demikian, dalam progres PK Perda zonasi ini masih terkendala pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung terkait, yang masih bermasalah dengan persiapan surat keputusan (SK) tim dalam perda zonasi.

“Untuk penekanannya, penyelesaian SK sudah disarankan untuk dibuat secepatnya, agar mereka dapat bekerja secara legal, nanti kita dorong sama-sama ke pak gubernur, jadi progresnya bisa berjalan, walaupun ada hal – hal yang masih kurang,” jelasnya.

Menurutnya, rencana SK ini sudah dibicarakan sejak Desember 2020. Harusnya pekerjaan yang bersifat teknis seperti ini sudah selesai. Karena, tidak bagus juga ketika ada usulan Perda yang sudah masuk tidak selesai dalam waktu satu tahun

“Kalau PK ini baru rampung tahun 2021 bagaimana mau menyelesaikan perda ini, kita tidak mau kesalahan sama publik, jadi akan kita laporkan kepada pak gubernur bahwa kinerja yang dibawah tidak maksimal,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syahrudin mengatakan, bahwa tujuh kabupaten yang merupakan wilayah zonasi dokumennya semua sudah selesai, namun hanya saja sebagian masih tahap pendalaman.

“Ada tiga kabupaten yang belum kami dalami, yakni kabupaten Lampung Timur, Pesisir Barat dan kota Bandar Lampung, sebenarnya tidak ada kendala yang serius, namun hanya karena keterbatasan waktu saja,” ungkapnya. (Red)

 

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: