METRO – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Metro yang juga anggota Komisi I DPRD setempat, Sudarsono secara terbuka meluapkan kekecewaannya terhadap Wali Kota Metro. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di ruang operation room DPRD, Rabu (6/5/2026).
Dalam keterangannya, Sudarsono mengaku tersinggung karena menjadi satu-satunya ketua partai politik di Kota Metro yang tidak menerima undangan ke rumah Wali Kota. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius terkait relasi politik dan komunikasi antar elite di daerah.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Metro menyampaikan jika dirinya mempertanyakan maksud dari sikap tersebut. Ia bahkan melontarkan sindiran tajam, mempertanyakan apakah Wali Kota menganggap Partai Gerindra hanya setara LSM atau bahkan Koperasi Unit Desa (KUD), bukan sebagai kekuatan politik formal.
“Kami tidak diundang, nyow maksud? Tersinggung saya, ya tersinggung,” tegas Darsono, dengan nada emosional.
Ketika ditanya terkait agenda pertemuan tersebut, Sudarsono mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun, ia memperoleh informasi bahwa seluruh partai politik di Kota Metro diundang untuk berkumpul di rumah dinas Wali Kota, kecuali Partai Gerindra. Fakta ini memperkuat dugaan adanya ketidakharmonisan politik yang berpotensi berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah.
“Ini ngumpul semua partai di Metro, menjelang isu mau diadakan interpelasi. Jadi kumpul di sana, kecuali Gerindra,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Pernyataan ini menjadi krusial, mengingat isu interpelasi DPRD terhadap Wali Kota Metro tengah mencuat. Ketidakterlibatan salah satu partai besar justru memunculkan tanda tanya publik, apakah ada upaya pengabaian politik atau sekadar miskomunikasi.
Meski merasa diperlakukan tidak adil, Sudarsono menegaskan bahwa Partai Gerindra tetap memiliki posisi kuat di tingkat nasional. Ia bahkan menyinggung soal integritas pribadi dengan mengklaim tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, sebuah pernyataan yang secara implisit menjadi kritik terhadap praktik pejabat lain.
“Semua fasilitas DPRD ke pribadi saya, saya kembalikan ke negara. Baju dinas saya kembalikan, mau kunker ke Surabaya, Medan itu duit saya,” tuturnya.
Pernyataan tersebut tidak hanya menjadi ekspresi kekecewaan, tetapi juga membuka ruang kritik publik terhadap transparansi, etika politik, dan relasi kekuasaan di Kota Metro. Dalam konteks menjelang potensi interpelasi, insiden ini bisa menjadi indikator retaknya komunikasi politik yang lebih luas.
Apakah ini sekadar kesalahan teknis dalam undangan, atau ada dinamika politik yang lebih dalam. Yang jelas, situasi ini memperlihatkan bahwa stabilitas politik daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh komunikasi dan penghormatan antar aktor politik. (Mahfi)