Advertorial Metro

Jelang Pikada, Pemkot Metro Ingatkan ASN Jaga Netralitas

Wali Kota Metro Achmad Pairin juga selalu mengingatkan ASN agar menjaga nertalitas jelang Pilkada 2020. (Dok)

METRO – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2020. Hal tersebut disampaikan Pj Sekkot Metro Misnan saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020).

“Karena ada sanksinya, bisa pemberhetian dari jabatan atau penurunan pangkat. Dukungan itu bukan hanya sebagai tim sukses saja, tetapi termasuk dukungan lewat media sosial,” jelasnya.

Misnan menjelaskan, pada Pileg 2019 sudah ada contoh ASN Kota Metro yang mendukung salah satu calon legislatif dengan ikut mengupload-upload di sosial media.

“Itu kami kan enggak tahu. Karena kita enggak bisa mengawasi ASN sampai ke sosial media kan. Eh, begitu sudah selesai Pileg, ada surat dari KASN untuk wali kota agar memberikan sanksi berat kepada ASN yang bersangkutan. Ya akhirnya kita berikan,” terangnya.

Karena itu, pihaknya meminta agar ASN di Kota Metro paham aturan terkait netralitas. Sehingga Pilkada bisa berjalan dengan baik dan demokratis.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro Welly Adiwantra sebelumnya mengingatkan, saat ini sudah masuk dalam tahapan pilkada. Sehingga ASN wajib menjaga netralitas.

Dijelaskannya, ASN dilarang berperan aktif mendukung salah satu calon, memakai atribut partai, hingga memposting di media sosial yang berkaitan dengan partai atau salah satu calon.

“Aturan ASN terkait pilkada sudah jelas. Jadi kalau ada yang melanggar, ya ada sanksi yang menunggu. Jadi tidak berperan aktif, seperti memposting di medsos yang berbau partai atau salah satu calon juga tidak boleh,” tuntasnya.

Terpisah, Komisi I DPRD Kota Metro mendukung pemberian sanksi bagi ASN yang tidak menjaga netralitas pada Pilkada 2020. Ketua Komisi I Basuki mengatakan, sudah ada regulasi yang mengatur netralitas ASN pada Pilkada sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

“Ya kalau memang ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, maka sudah sepantasnya pihak terkait mengambil langkah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga Pilkada Metro menjadi berkualitas dan demokratis,” bebernya.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib mengingatkan, agar ASN Metro tidak menyalahgunakan wewenangnya pada Pilkada. Pihaknya akan memantau pergerakan media sosial, baik pengawasan pasangan calon, pendukung, hingga ASN.

“Secara khusus media sosial ini akan intens dalam pengawasan. Kami ingin semua pihak menjaga pilkada Metro,” tuntasnya. (Adv)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: