Beberapa bulan lagi Pesta Demokrasi akan digelar serentak di Provinsi Lampung. Salah satunya di Kota Metro. Dimana masyarakat Metro heterogen, wilayahnya berisi pemukiman, pertokoan, dan persawahan.
Kebanyakan warganya bekerja di bidang perdagangan dan jasa. Namun unik, menjelang pilkada, banyak warga Metro yang mulai banting setir meninggalkan profesi semula, kemudian beralih menjadi “nelayan darat” yang dipersenjatai bubu dan jala untuk menangkap para kandidat.
Tidak menyidir individu atau kelompok, ini soal dampak. Ternyata alih profesi ini sangat berdampak terhadap terwujudnya demokrasi yang jurdil. Namun bak gayung bersambut, kongsi antara nelayan darat dan kandidat pun disambut hangat target tangkapan.
Siklus ini saling menguntungkan, tidak ada yang merugi. Sesaat seperti itu, tapi nanti harus tutup mulut, jangan baper karena kandidat yang dipilih cuek dengan keluhan banjir atau jalan rusak tempat tinggal warga yang suaranya sudah dibeli.
Upaya menyadarkan betapa ruginya jual suara atau money politics sudah pernah dilakukan. Seperti film dokumenter NPWP yang dirilis 2015 silam, film ini menggambarkan betapa meruginya seseorang jika tersesat akibat money politics.
Tetapi tak berdampak, demam politics diperkirakan akan terus merebak di setiap wilayah pada Pilkada 2020 mendatang, karena praktik money politics sudah menjadi penyedap rasa yang tak bisa dihilangkan dari komposisi hajat demokrasi. Sama seperti yang terjadi pada Pilgub dan Pileg lalu di Kota Metro. Praktik money politics terus menjangkit ke masyarakat di berbagai lini.
Catatan pada 2019, Kota Metro memiliki 114.311 mata pilih. Namun Metro pernah disebut sebagai daerah yang memiliki kost politics tertinggi se-Lampung. Padahal, Kota Metro hanya memiliki 5 kecamatan, 22 kelurahan dan luas wilayah 68, 74 kilometer.
Bisa jadi dengan geografisnya yang padat dan sempit, sangat memungkinkan dan mudah serangan fajar membombardir tiap sudut kota bervisi pendidikan ini. Seperti praktik money politics yang dikerahkan pada Pilgub dan Pileg lalu. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa dugaan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro.
Ada tiga dugaan money politics pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2019, diantaranya pembagian bantuan kepada korban banjir dengan mengatasnamakan salah satu Calon Gubernur, kampanye di luar jadwal sekaligus membagikan uang dan pembagian sabun cuci dengan merk salah satu calon sekaligus pembagian materi lainnya. Dari hasil kajian, telah diputuskan bahwa hal demikian tidak memenuhi unsur dan dinyatakan bukan pelanggaran, lolos.
Terlepas dari janji politik terbukti atau tidak, jual beli suara tampaknya telah menciptakan ketergantungan masyarakat dalam memilih calon atas dasar uang, bukan dari visi dan misi serta history para Caleg. Banyak masyarakat beranggapan “Aku gak nyoblos kalau gak dikasih uang”.
Jika terus melanggengkan praktik semacam ini, maka perilaku dan mentalitas masyarakat menjadi materialis dan semua pilihan yang dilakukan “Nomor piro wani piro, enek duite ora? (ada duitnya tidak?)”.
Money politics tidak bisa dianggap sepele lantaran banyaknya dampak buruk kepada keberlangsungan pembangunan daerah.
Seperti adanya potensi penyelewengan APBD yang digunakan untuk kepentingan pemodal yang telah membiayai, atau yang kerap kita sebut dengan istilah ‘tidak ada makan siang gratis’. Dampak lain, kepala daerah yang terpilih kemungkinan besar diduduki oleh orang-orang tak memiliki kompetensi memadai untuk memimpin dan membangun daerah. Pelaku money politics terpilih yang telah banyak mengeluarkan uang untuk menyuap sangat memungkinkan untuk merampas atau korupsi APBD.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara harfiah memiliki beban moral setiap rencana sistematis guna menyadarkan masyarakat tentang bahaya money politics. Namun, kesadaran masyarakat dalam bersikaplah yang utama.
Pencegahan money politics akan lebih sulit jika masyarakat ikut mengamininya dengan tetap memilih berdasarkan pemberian uang tak seberapa. Pendidikan politics dan Pemilu sejak dini sangat penting agar masyarakat lebih selektif dan pandai menimbang pilihan terbaik bagi keberlangsungan hidup.
Jika Syafi’i Ma’Arif mengatakan “money politics serupa daki peradaban”, maka penulis menganggap money politics sebagai bentuk kesesatan nyata di masyarakat jika pemilihnya tetap memilih atas dasar pemberian imbalan materi. Secara tak langsung, pemilih menggadaikan hal yang paling prinsip kepada orang tak bertanggung jawab, bahkan yang tidak dikenalnya sama sekali.
Penulis jadi teringat ungkapan seorang yang memimpin Bumi Sai Wawai selama dua periode, “Kota Metro itu ibarat kolam kecil, tapi buayanya banyak”. Statement ini diucapkannya ketika menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam acara diskusi Nomor Piro Wani Piro (NPWP), pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2015 lalu di salah satu café di Kota Metro.
Penulis: Misaf jurnalis tabikpun.com wilayah Metro.