TULANG BAWANG – Dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulang Bawang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (6/7/2026) dimulai pukul 09.00 WIB.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh daerah lokus Evaluasi Mal Pelayanan Publik Tahun 2026 ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan evaluasi nasional. Melalui bimbingan teknis tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme, indikator penilaian, tahapan evaluasi, hingga strategi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Bagi DPMPTSP Kabupaten Tulang Bawang, keikutsertaan dalam Bimtek ini merupakan wujud nyata komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, terintegrasi, cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain memperkuat pemahaman terhadap instrumen evaluasi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulang Bawang, Mahendra, S.H., M.M., menegaskan bahwa kesiapan menghadapi Evaluasi Mal Pelayanan Publik Tahun 2026 tidak hanya sebatas memenuhi indikator penilaian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya pelayanan yang semakin berkualitas.
“Bimbingan Teknis ini menjadi bekal penting bagi seluruh jajaran dalam memahami indikator evaluasi dan langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahendra.
Melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis Evaluasi MPP Tahun 2026, DPMPTSP Kabupaten Tulang Bawang optimistis dapat semakin memperkuat kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta mewujudkan pelayanan prima yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semangat perbaikan berkelanjutan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Advertorial)