Tabikpun.com – Di balik panggung penuh sorak dan kilau sorotan lampu, kehidupan para selebritas dan tokoh masyarakat tak pernah benar-benar sunyi. Ketika layar kaca memancarkan senyum mereka, di balik itu ada cerita-cerita gelap yang hanya terdengar dalam bisik-bisik, atau terselip dalam unggahan samar-samar di media sosial. Pekan ini satu isu mencuat ke permukaan, yaitu dugaan skandal pelakor di kalangan tersohor.
Mungkin bagi sebagian orang, kata “pelakor” terdengar murahan, klise, bahkan kehilangan makna. Namun ketika label itu melekat pada sosok yang dielu-elukan, disanjung sebagai panutan, dan memiliki ribuan pengikut di media sosial, publik tak bisa sekadar memalingkan wajah.
Lebih dari sekadar drama rumah tangga, ini soal tanggung jawab moral, soal teladan yang retak dan soal kebenaran yang tertutup oleh manipulasi citra.
Ini bukan pertama kalinya. Dalam dekade terakhir, berulang kali kita menyaksikan perempuan-perempuan publik figur terseret isu perselingkuhan dengan pria beristri. Mereka datang dari berbagai latar belakang, mulai dari aktris, penyanyi, influencer, bahkan politisi.
Selalu dengan pola yang sama, berawal dari kode-kode misterius di Instagram Story, disusul klarifikasi berlapis, lalu diakhiri dengan narasi “hanya abang” atau “fitnah.”
Namun yang menarik, di Kota Bumi Sai Wawai Lampung ustru publik tak lagi percaya. Di era ini, jejak digital lebih jujur dari klarifikasi yang dirancang. Bukti-bukti terserak, mulai dari video, rekaman suara, hingga tangkapan layar pesan mesra.
Dan ketika akhirnya terkuak, kita dihadapkan pada realitas pahit, mereka yang selama ini mempromosikan nilai-nilai keluarga di tengah masyarakat justru menjadi perusak keluarga orang lain.
Skandal ini lebih dari sekadar gosip. Ia adalah potret kemunafikan publik figur yang menjual moralitas sebagai komoditas. Mereka tampil dalam kampanye anti-kekerasan, menggalang dukungan untuk pemberdayaan perempuan, berbicara lantang soal keadilan, tapi di ruang privat, mereka tak segan menjadi penghancur ikatan suci orang lain.
Ironisnya, masyarakat seolah dipaksa menormalkan keburukan, karena dunia politik telah menjadikan skandal sebagai bahan bakar utama.
Pertanyaan besar yang perlu kita ajukan ialah kemana perginya hukum sosial?. Di negeri ‘Konoha’, pelakor hanya menjadi bahan gunjingan, bukan subjek konsekuensi sosial.
Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka justru mendapat simpati, dianggap perempuan yang lebih hebat karena berhasil merebut. Narasi yang berbahaya, menormalisasi perselingkuhan sebagai tanda kehebatan.
Sementara itu, perempuan yang sah sebagai istri, yang mempertahankan rumah tangga, justru kerap dilabeli “kurang menarik,” “tidak mampu menjaga suami,” atau “terlalu sibuk.” Seolah, kegagalan ada sepenuhnya di pundaknya. Inilah bentuk kekerasan psikologis yang dilembagakan oleh budaya patriarki dan industri hiburan yang masuk kedalam lingkungan lembaga legislatif. Dan tentu berdampak akan menjadi korban.
Kita harus berhenti memuja mereka. Harus ada keberanian kolektif untuk memisahkan talenta dari moralitas, tapi juga berani mengatakan, kehidupan publik tak bisa dipisahkan dari tanggungjawab etika. Siapapun yang hidup dari sorotan publik, yang menjadikan kepercayaan publik sebagai modal popularitas, tak bisa hanya berkata “urusan pribadi” saat keburukan terungkap.
Karena sesungguhnya, mereka mengambil keuntungan dari kepercayaan publik. Mereka menjual kehidupan mereka kepada audiens, membuat publik merasa terlibat, mengundang simpati, bahkan membangun merek pribadi atas dasar citra keluarga. Maka ketika citra itu terbukti palsu, publik berhak mempertanyakan, berhak mengecam, dan berhak berhenti mendukung.
Dugaan skandal pelakor di kalangan tersohor bukan hanya cerita sensasional. Ia adalah cermin retak kebudayaan kita. Ketika popularitas mengalahkan moralitas, ketika glamor lebih berharga dari kejujuran, nafsu mengalahkan akal sehat. Semua ini bukti bahwa moral, etika oknum-oknum pejabat publik urat malunya sudah putus.
Oleh: Abdul Wahab