LAMPUNG TIMUR – Kabar dugaan pungli pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi sorotan PWI Lampung Timur (Lamtim).
Ketua PWI Lamtim Musannif Effendi Yusnida SH., MH., mengaku akan menanyakan langsung perihal pungutan pada program tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo saat Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin.
“Padahal Presiden sudah menginstruksikan masyarakat melapor kepada Saber Pungli jika dipaksa membayar administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah dalam Program PTSL BPN. Kenapa masih ada isu seperti ini,” ungkapnya, Kamis (6/2/2020).
Isu pungli sertifikat tersebut pun terbilang tidak sedikit, untuk melancarkan kepengurusanya, masyarakat diduga diminta uang hingga Rp 1 juta. Keluhan tersebut yang memicu komentar Presiden agar masyarakat melaporkan dugaan pungli tersebut.
“Untuk tahun 2020 ini melalui BPN Lampung Timur mendapatkan sebanyak 15 ribu bidang, apabila dipungut biaya sebanyak Rp 500 ribu maka uang yang terkumpul sebanyak Rp.7,5 miliar. Belum lagi ada desa yang menarik dana lebih hingga Rp 1 juta,” paparnya.
Fendi sapaan akrabnya mengaku telah menerima laporan bahwa penarikan biaya Program PTSL se-Lamtim dikordinir oleh oknum. Jika terbukti, hal tersebut merupakan ranah pidana.
“Ada yang mengaku dipungut Rp 300 ribu, ada yang Rp 500 ribu. Itu untuk biaya tambahan berita acara. Saat HPN di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dihadiri presiden dan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN RI tentunya saya akan minta konfirmasi ke bapak presiden Jokowi soal program PTSL,” tutupnya. (Hadi)