Pulang ke Sebuah Titik Debu di Peta Kosmik
Dari kejauhan, dari sebuah titik pandang kosmik yang dingin dan tak terhingga, planet kita hanyalah sebuah titik biru pucat. Sebuah noktah kesepian dalam selubung kegelapan agung yang membentang. Dalam perspektif itu, semua drama manusia perang dan damai, cinta dan benci, ambisi dan keputusasaan terjadi di atas setitik debu yang melayang dalam seberkas cahaya matahari. Dan di atas titik debu itu, ada sebuah titik yang lebih kecil lagi, sebuah kota yang kita sebut Metro.
Bagi sebagian dari kita, kota ini adalah pusat gravitasi personal, sebuah medan magnet yang menarik kita untuk selalu “pulang”. Pulang bukan sekadar kembali ke sebuah alamat fisik, melainkan sebuah ziarah ke dalam labirin memori, identitas, dan segala kontradiksi yang membentuk diri kita. Pulang ke Metro adalah merasakan kehangatan pelukan keluarga sekaligus sengatan tajam kekecewaan melihat jalanan yang tak kunjung mulus. Pulang adalah mencintai sebuah tempat untuk segala keadaannya, sambil merintih pedih membayangkan segala potensinya yang belum terwujud.
Bagaimana kita bisa memegang dua kebenaran ini secara bersamaan? Bagaimana kita mendamaikan cinta yang begitu dalam untuk sebuah tempat dengan kemarahan yang membara atas segala kegagalannya? Esai ini adalah sebuah perjalanan untuk menjelajahi pertanyaan itu. Sebuah upaya untuk mencari jawaban, bukan dalam proklamasi agung, tetapi dalam kisah-kisah spesifik yang terhampar di atas panggung kecil bernama Metro, titik biru pucat kita.
Panggung Komedi Tragis: Riuh Rendah di Atas Titik Biru
Luka yang paling menganga seringkali bukan berasal dari tusukan pedang, melainkan dari pertunjukan komedi yang tak kunjung usai, sebuah drama absurd yang dipentaskan oleh mereka yang memegang kuasa. Panggung politik Metro belakangan ini menyajikan sebuah lakon tragikomedi yang memicu sinisme publik dan menyoroti jurang pemisah antara penguasa dan yang dikuasai.
Narasi dimulai dengan munculnya figur Walikota Bambang Iman Santoso, sebuah profil penuh kontradiksi. Ia adalah seorang akademisi, pengusaha travel umroh, dan politisi kawakan yang berhasil merebut kursi kekuasaan. Namun, citra yang paling menonjol adalah predikatnya sebagai walikota dengan “harta paling sedikit” di antara para kepala daerah terpilih di Lampung, dengan aset yang terbilang minimalis, termasuk sebuah motor seharga Rp 8 juta. Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap politisi kaya raya, label “kesederhanaan” ini menjadi modal politik yang luar biasa kuat. Ini adalah sebuah anomali yang memunculkan pertanyaan: apakah ini kesederhanaan hakiki, atau sebuah strategi pemasaran politik yang brilian di mana citra kemiskinan (relatif) menjadi jaminan integritas yang paling laku dijual?.1
Kemenangannya pun lahir dari sebuah lelucon pahit. Ia tidak perlu bersimbah peluh dalam pertarungan gagasan. Pasangan petahana, Wahdi-Qomaru Zaman, justru tersandung oleh perkarangan mereka sendiri, didiskualifikasi karena pelanggaran penggunaan fasilitas negara saat sosialisasi bantuan sosial (bansos). Sebuah ironi di mana alat untuk menyejahterakan rakyat justru menjadi bumerang yang menjegal langkah politik. Akibatnya, Bambang Iman Santoso “melenggang kangkung” menuju kursi walikota, sebuah kemenangan yang lebih terasa seperti durian runtuh daripada mandat yang kokoh hasil dari pertarungan ideologis. Mandat yang lahir dari keberuntungan prosedural ini, bukan dari dukungan publik yang teruji dalam debat, pada akhirnya terasa rapuh. Kerapuhan inilah yang mungkin menjelaskan mengapa langkah-langkah selanjutnya lebih berorientasi pada konsolidasi kekuasaan yang agresif dan gestur populis untuk membangun legitimasi yang belum sepenuhnya terbentuk.
Maka, dimulailah teater populisme. Salah satu kebijakan perdananya yang paling sensasional adalah penghapusan seluruh denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) selama 22 tahun, dari 2002 hingga 2024.1 Menggunakan metafora dari sebuah dialog satir, kebijakan ini ibarat “es krim”: manis, dingin, dan disukai semua orang, namun meleleh dengan cepat dan tidak pernah mengenyangkan. Rakyat bersorak, citra pemimpin meroket, namun pertanyaan fundamental tidak terjawab: mengapa rakyat menunggak pajak begitu lama? Kebijakan ini, yang juga pernah dilakukan pada tahun 2023 untuk denda tahun 2022, bukanlah inovasi, melainkan kebiasaan yang mengindikasikan kegagalan mengatasi akar masalah krisis kepercayaan publik.
Di saat yang sama, visi agung “Metro Kota Cerdas” yang berbasis digitalisasi dan inovasi digaungkan. Visi ini terdengar seperti menu restoran bintang lima, kontras dengan janji kampanye klasik yang lebih membumi: “jalan mulus, lampu terang”. Ini adalah sebuah strategi “pemerintahan distraksi”. Sementara publik terbuai oleh manisnya “es krim” penghapusan denda dan silau oleh “kembang api” visi Kota Cerdas, di belakang panggung, pertunjukan yang sesungguhnya sedang berlangsung: “Opera van Plt”.
Tak lama setelah dilantik, walikota baru menunjuk sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi jabatan-jabatan strategis, sebuah manuver yang dikecam oleh DPRD sebagai praktik “bagi-bagi kue jabatan” yang melanggar prinsip meritokrasi. Absurditasnya terpampang nyata ketika seorang Sekretaris Dinas Pendidikan diangkat menjadi Plt Camat. Ini adalah manifestasi dari apa yang disebut Sujiwo Tejo sebagai “sistem rampasan perang”: jabatan bukanlah amanah, melainkan trofi kemenangan yang dibagikan kepada loyalis. Akibatnya, birokrasi profesional mengalami demoralisasi, pelayanan publik terancam lumpuh, dan gesekan dengan legislatif tak terhindarkan. Namun, konflik ini bukanlah pertarungan sehat antara pengawas dan yang diawasi, melainkan pertengkaran antar-elite yang berebut sumber daya dan pengaruh, dengan rakyat hanya menjadi penonton yang bingung dan pada akhirnya, menjadi korban.
Nyala Api di Gang Sempit: Sebuah Jawaban Bernama Payungi
Di tengah riuh rendah panggung komedi tragis itu, dari gang-gang sempit di Kelurahan Yosomulyo, sebuah narasi tandingan lahir. Sebuah jawaban yang tidak diteriakkan dari mimbar politik, melainkan dibisikkan dari denyut nadi komunitas. Jawaban itu bernama Payungi, dan arsiteknya adalah Dharma Setiawan.
Dharma bukanlah seorang politisi. Ia adalah seorang akademisi lulusan UGM, dosen di IAIN Metro, dan seorang aktivis sosial yang meraih penghargaan nasional atas pengabdiannya.G erakannya lahir dari sebuah “kegelisahan” sederhana: melihat anak-anak yang semakin terasing dari permainan tradisional dan terjerat gawai. Dari kegelisahan itu, ia memulai festival permainan tradisional, lalu mengecat kampung menjadi warna-warni, dan akhirnya melahirkan sebuah pasar komunitas.
Kelahiran Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) adalah sebuah fabel modern tentang kepercayaan. Tanpa modal sepeser pun, Dharma dan para penggerak komunitas lainnya memberanikan diri meminjam uang kas mushola sebesar Rp 15 juta. Ini adalah sebuah “ide gila” yang logikanya bertolak belakang dengan kalkulasi politik transaksional. Jika politik formal membangun kekuasaan di atas fondasi patronase dan uang, Payungi dibangun di atas fondasi kepercayaan sosial, iman, dan risiko kolektif. Janji untuk mengembalikan pinjaman dari hasil penjualan di pasar adalah sebuah pakta suci dengan komunitas, bukan dengan patron politik. Keajaiban pun terjadi. Pada hari pertama pasar digelar, omzet menembus angka Rp 16 juta, dan pinjaman mushola lunas dalam delapan pekan.
Payungi adalah manifestasi hidup dari filosofi “gotong royong”. Ia adalah gerakan yang dibangun di atas “kebersamaan, gotong royong, dan cinta”.F ilosofi ini bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata. Setiap pekan, warga bergotong royong membersihkan area pasar. Sistem undian untuk lapak pedagang diterapkan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas seluruh area, bukan hanya lapak masing-masing. Ada pula gerakan “sedekah sarapan”, di mana para pedagang secara sukarela menyediakan makanan untuk para relawan dan pengurus.8 Ini adalah metode Asset-Based Community Development (ABCD) yang berjalan secara organik, memaksimalkan aset yang sudah ada di dalam komunitas itu sendiri.
Lebih dari sekadar pasar akhir pekan, Payungi telah berevolusi menjadi sebuah ekosistem pemberdayaan. Ia adalah rumah bagi Payungi University, sebuah “sekolah desa” yang mengajarkan pariwisata, media, dan tata kelola desa kepada para kepala desa dan BUMN. Ada Pesantren Wirausaha yang mengasah naluri bisnis warga setiap malam Kamis.8 Ada Kampung Bahasa, Kampung Kopi, dan berbagai inisiatif lain yang tumbuh dari kebutuhan nyata komunitas.
Di sinilah letak kontras paling tajam. Sementara pemerintah kota menawarkan visi “Kota Cerdas” yang bersifat top-down dan berbasis teknologi, Payungi menawarkan model “Kampung Cerdas” yang bersifat bottom-up dan berbasis manusia. Visi pemerintah berisiko menjadi abstrak dan asing bagi warganya. Model Payungi terasa nyata, partisipatif, dan berakar pada budaya serta aset lokal. Ia tidak hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi secara langsung mempraktikkannya dengan menyelesaikan masalah-masalah riil seperti pengangguran, apatisme sosial, dan kurangnya keterampilan, dengan cara memberdayakan manusia dari dalam. Payungi adalah kritik hidup terhadap janji-janji kosong yang diteriakkan dari panggung politik.
Merawat Romantisme Perjuangan: Kisah Dua Anak Manusia
Jika Payungi adalah tubuh gerakan, maka jiwanya terletak pada tindakan “merawat”. Merawat ekonomi, merawat ikatan sosial, merawat harapan. Dan di jantung tindakan merawat itu, ada kisah kemitraan antara Dharma Setiawan dan istrinya, Hifni Septina Carolina.
Hifni bukanlah sekadar pendamping. Ia adalah seorang aktivis tangguh, pendiri Women and Environment Studies (WES) Payungi, sebuah pilar krusial yang menopang seluruh gerakan. Jika Dharma adalah arsitek struktur, Hifni adalah perawat jiwa komunitas. WES Payungi adalah upaya konkret untuk merawat mereka yang paling rentan.
Di ruang-ruang diskusi WES, para perempuan dan remaja putri menemukan tempat aman untuk berbicara tentang isu gender, advokasi, dan lingkungan. Mereka tidak hanya diberdayakan secara ekonomi banyak ibu rumah tangga yang kini menjadi tulang punggung keluarga, mengubah dinamika relasi suami-istri menjadi lebih setara dan saling mendukung tetapi juga diberdayakan secara mental. Mereka belajar tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan menolak pelecehan.
WES juga menciptakan lingkungan “ramah anak”. Di Taman Pendidikan Quran (TPQ), anak-anak tidak hanya belajar mengaji, tetapi juga melukis, mendongeng, dan bermain. Mereka diajarkan pendidikan seks dasar untuk melindungi diri dari kekerasan, dan yang terpenting, komunitas dididik untuk menghidupkan kembali adagium lama: “anak orang lain adalah anak kita”. Ini adalah perlawanan langsung terhadap fenomena “yatim sosial”, di mana anak-anak terabaikan di tengah keramaian.
Tindakan “merawat” ini adalah sebuah tindakan politik yang radikal. Kata kerja yang mendefinisikan dunia politik formal adalah “menguasai”, “membagi”, “merebut”. Namun, kata kerja yang mendefinisikan dunia Payungi adalah “merawat”. Dharma dan Hifni tidak sedang merebut kekuasaan; mereka sedang merawat potensi ekonomi, merawat ikatan sosial, merawat martabat perempuan, dan merawat masa depan anak-anak. Tema perayaan ulang tahun ke-6 Payungi, yang salah satunya adalah “Romantis”, menegaskan perjuangan untuk merawat jiwa kota ini. Ini adalah redefinisi aktivisme. Bukan hanya tentang protes melawan sistem, tetapi tentang kerja sunyi dan telaten membangun sistem tandingan yang lebih baik dan lebih peduli. Kemitraan Dharma dan Hifni menjadi simbol tertinggi dari filosofi ini.
Epilog: Memilih Orbit di Kota yang Selalu Pulang
Mari kita kembali ke titik pandang kosmik itu, menatap sekali lagi titik biru pucat bernama Metro. Dari kejauhan, dua narasi yang kontras ini drama bising di panggung politik dan kerja sunyi di gang-gang Yosomulyo terlihat sebagai dua impuls fundamental manusia yang bermain secara simultan. Yang satu adalah hasrat untuk berkuasa atas sesama. Yang lain adalah hasrat untuk berdaya bersama sesama.
Luka dan inspirasi ternyata bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya bersimbiosis. Kemarahan dan sinisme yang lahir dari teater politik yang absurd (luka) justru menjadi tanah subur tempat benih harapan bernama Payungi (inspirasi) tumbuh. Keberadaan masalah itulah yang memberi makna dan urgensi pada solusi.
Pada akhirnya, “pulang” ke Metro bukanlah sebuah keadaan pasif, melainkan sebuah pilihan aktif. Sebuah pilihan untuk menentukan orbit. Akankah kita tersedot ke dalam gravitasi politik yang berat dan sinis, menjadi penonton yang pasif dan gemar mengeluh? Ataukah kita memilih untuk menyelaraskan diri dengan orbit bintang-bintang kecil yang lebih terang dan memberi kehidupan, seperti gerakan-gerakan akar rumput yang digagas oleh Dharma, Hifni, dan warga Yosomulyo? Memilih untuk berpartisipasi, membangun, dan merawat.
Luka-luka di kota yang kita sebut rumah ini mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Panggung komedi politik itu kemungkinan besar akan terus mementaskan lakon-lakon baru. Tetapi jiwa sebuah kota, sesuatu yang membuatnya benar-benar terasa seperti “rumah”, bersemayam dalam tindakan-tindakan kecil yang gigih, penuh cinta, dan berani dari warganya yang memilih untuk saling peduli. Di tengah alam semesta yang luas dan acuh tak acuh, tindakan itu adalah segalanya.
Oleh: Ahmad Satibi