METRO – Klarifikasi lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025 yang digelar di Gedung Balerong KBSB, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Selasa (17/6/2025), harusnya menjadi peluang strategis bagi Kota Metro ajang unjuk gigi.
Alih-alih menampilkan wajah terbaiknya, namun kegiatan ini justru membuka aib di depan publik dengan menyuguhkan jalan becek berlumpur hingga minimnya partisipasi masyarakat. Lantas, apa sebenarnya yang ingin diklarifikasi dari klarifikasi lapangan ini. Membangun citra daerah.?
Ajang yang dianggap akan membawa nama baik Kota Metro di tingkat Provinsi justru dibiarkan berlangsung dalam kondisi yang mencerminkan ketidakseriusan. Lomba Kelurahan bukan semata kompetisi administratif atau rutinitas gelaran seremonial tahunan.
Tapi harusnya menjadi cermin dari tata kelola wilayah terkecil yang seberapa jauh pemerintah mampu membangun dari tingkat bawah dalam hal ini ditingkat kelurahan, lalu merambah penataan sampai ke tingkat Kota.
Ketika Kota Metro mengutus Kelurahan Iringmulyo sebagai perwakilan untuk lomba ke tingkat Provinsi, maka itu berarti daerah ini menjadi representasi dari seluruh sistem pembangunan sosial, pelayanan publik, hingga infrastruktur di tingkat akar rumput di bumi sai wawai harus sudah matang.
Fakta apa yang terjadi, justru sebaliknya. Tim penilai yang datang dari Provinsi disuguhkan dengan jalan yang berkubang. Balerong KBSB, yang seharusnya menjadi panggung utama menampilkan berbagai inovasi Kelurahan, justru menyuguhkan potret keprihatinan, infrastruktur seadanya dan semangat gotong-royong yang nyaris tak terlihat kasat mata.
Yang lebih ironis lagi, keterlibatan masyarakat harusnya menjadi salah satu indikator penting dalam lomba, justru terlihat tidak tergerakkan.
Tanggung jawab atas kesiapan ini tentu tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada panitia kelurahan. Sebab, sebagai fasilitator administratif, pemerintah Kecamatan Metro Timur semestinya menjadi garda terdepan dalam memastikan segala bentuk teknis, logistik, hingga partisipasi publik agar dapat berjalan optimal.
Hasil pantauan di lapangan, sepertinya tidak ada sinyal kuat bahwa kegiatan ini dirancang dengan matang. Ini bukan hanya soal estetika dan persiapan teknis. Tapi lebih kepada kematangan untuk menang.
Ketika persiapan terlihat amburadul dan seremonial dilakukan ala kadarnya, publik berhak bertanya, apakah ini cerminan dari minimnya koordinasi lintas perangkat. Apakah para pemangku kepentingan hanya bekerja demi melunaskan kewajiban seremonialnya di depan publik, tanpa memahami bahwa lomba ini akan membawa nama di kancah luar.
Lomba kelurahan sejatinya dibangun dari kekuatan partisipatif masyarakat. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam menyambut tim penilai, tidak menutup kemungkinan bukan hanya mempengaruhi dari nilai lomba, tapi lebih kepada semangat pergerakan kebersamaan dalam pembangunan lokal akan kehilangan makna.
Inilah yang bisa disebut sebagai maladministrasi sosial, ketika masyarakat hanya menjadi objek pasif dalam agenda-agenda pembangunan, padahal mereka adalah subjek utama dari perubahan. Atas dasaelr itu, maka dapat berdampak terhadap nama baik pemimpin dalam hal ini Wali dan Wakil Walikota Metro.
Kondisi seperti tak bisa dibiarkan. Khawatir, tanpa masyarakat, tidak ada pembangunan berkelanjutan, karena masyarakatlah yang tahu akar persoalan dan kondisi di daerah mereka masing-masing. Dan jika sebuah lomba yang sedianya menjadi ajang memperkuat solidaritas dan gotong royong saja gagal menghadirkan partisipasi warga, bagaimana mungkin kita berharap partisipasi yang lebih substansial dalam program-program pembangunan ke depan lainnya.
Kondisi ini bukan sekadar catatan minor dalam perjalanan Kelurahan Iringmulyo, tetapi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Metro. Kota yang selama ini dikenal sebagai daerah yang aktif dalam berbagai program pembangunan berbasis masyarakat. Namun jika realitasnya seperti ini, jangan harap pencapaian program pembangunan berkelanjutan berbasis partisipatif akan berjalan sesuai dengan harapan.
Klarifikasi lapangan yang seharusnya menjadi bukti kesiapan, justru membuka borok ketidaksiapan. Bahkan, publik kini mulai mempertanyakan, apakah benar Kelurahan Iringmulyo layak maju ke tingkat provinsi atau ada motivasi politik maupun birokratis lain yang mendorong pemilihan ini tanpa melihat kelaikan di lapangan.
Lomba kelurahan adalah instrumen penting untuk mendorong inovasi, kemandirian, dan tata kelola lokal yang baik. Namun ketika prosesnya dijalankan tanpa kesungguhan, hanya untuk mengejar prestise administratif dan sekedar seremonial belaka, maka makna sejatinya akan luntur. Lomba seperti ini harus menjadi ruang pembelajaran kolektif, bukan sekadar panggung penampilan sesaat.
Kota Metro harus berani melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh. Pemerintah Kecamatan Metro Timur perlu diminta pertanggungjawaban, tidak untuk mencari kambing hitam, tetapi sebagai bagian dari proses pembenahan struktural dan budaya kerja. Evaluasi tidak boleh berhenti di seremoni, tetapi harus sampai pada perbenahan sistem.
Dan kepada publik, sudah saatnya juga mengawasi agenda-agenda seperti ini secara kritis. Sebab pembangunan sejati bukan dilihat dari bendera lomba yang dikibarkan, tetapi output dari seberapa dalam perubahan itu dirasakan oleh masyarakat di lapisan paling bawah.
Klarifikasi lapangan yang berujung pada ketidakjelasan justru menjadi pelajaran penting, tanpa kesiapan, transparansi, dan keterlibatan aktif masyarakat, tidak ada satu pun bentuk lomba atau penghargaan yang laik dibanggakan.
Sudah saatnya Kota Metro menata kembali sekala prioritasnya, dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang membawa nama daerah bukan hanya formalitas, melainkan perwujudan nyata dari goal semangat membangun.
Penulis: Pemred Tabikpun.com Abdul Wahab