Lampung Utara – Ribuan warga Lampung Utara (Lampura) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 232 dari 23 kecamatan turun ke jalan menyerbu Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura, Rabu (9/5/2018). Massa meminta hak Anggaran Dana Desa (ADD) selama setahun yang belum ada kejelasan.
Massa berjalan kaki dari Stadion Sukung Kotabumi menuju Pemkab Lampura. Meski di bawah terik matahari, tidak menyurutkan semangat massa berorasi. “Bayarkan hak kami, jangan siksa kami seperti ini,” jerit Sulki kordinator aksi.
Ia menerangkan, pemerintah daerah selalu berjanji akan membayarkannya. Namun semua janji hanya isapan jempol belaka.
”Alokasi dana desa tersendat sudah cukup lama. Tahun 2017 ada 7 bulan, ditambah 2018 ini,” sesalnya.
Akhirnya aksi tersebut di sambut Assisten III Afrizal Arsyad, sebab beberapa pejabat pemerintah daerah, seperti plt Bupati Sri Widodo tidak ada ditempat. Dihadapan ribuan warga, Efrizal menjelaskan dirinya tidak bisa mengambil kebijakan, namun dirinya sudah sempat kordinasi oleh plt melalui via telepon.
”Mereka akan rapatkan di hari Jumat ini. Dan dilanjutkan Senin akan ada keputusannya. Saya tidak bisa mengambil kebijakan, Senin keputusannya kata pak Sri Widodo, saat ini beliau sedang mengusahakannya,” kata Efrizal Arsyad.
Diketahui pihak keamanan kepolisian polres Lampung Utara, dan TNI serta Satpol PP dikerakan untuk antisipasi terjadinya kericuhan. “Sekitar 500 personil gabungan dan beberapa alat bantu untuk antisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan,” ungkap Kapolres Lampura AKBP Eka Mulyana S.I.K., usai memimpin apel persiapan pengamanan unras. (Adi)