Lampung Utara- Dinilai anggaran dana proyek 2018 hingga kini belum dibayar, membuat para rekanan di Lampung Utara (Lampura) somasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Somasi dengan nomor surat 082/KH-DHD/LPG/IX/2018 ini (26/9) merupakan somasi kali kedua setelah sebelum dilayangkan tanggal 17 September yang lalu.
Perwakilan rekanan, Erfan Zen dalam jumpa persnya di kediaman salah satu rekanan yang beralamat di jalan Pahlawan Kotabumi, Rabu (26/9/2018), mengatakan, somasi ini dilayangkan karena tejadi ketidakjelasan pembayaran pengerjaan proyek tahun 2018.
Menurut dia, pasca dilayangkan somasi yang pertama, Kepala Dinas PUPR, Syahbudin memberikan tanggapan dengan surat bernomor 600/195/15-LU/2018 yang pada intinya menyatakan bahwa tender paket proyek yang digelar beberapa bulan yang lalu batal atau tidak sah dan berimplikasi dengan tidak akan dibayarnya dana proyek seperti uang muka, PHO dan FHO.
” Kami khususnya para rekanan yang memenangkan tender tersebut sudah menjalani prosedur dengan benar sesuai SOP yang berlaku. Perkara saat itu dia (Syahbudin) mengalami mutasi dan posisi Kadis di Plt kan itu bukan urusan kami,” terang Erfan yang didampingi beberapa rekanan.
Dia pun menegaskan bahwa rekanan akan menempuh jalur hukum jika dalam beberapa hari ini tidak ada penyelesaian. “Kami beri waktu selama tiga hari. Jika tidak ada tindaklanjutnya dari PUPR dan pemkab maka kami akan menempuh jalur hukum,” tegas Erfan.
Diketahui, pihak rekanan dalam somasi kali ini telah menunjuk kuasa hukumnya dalam sebuah lembaga bernama ‘Flat Justitia Ruat Coelum’ yang beralamat di Bandarlampung. Adapun dalam kesimpulan tuntutan somasi ini menilai Bupati Lampura beserta Kepala Dinas PUPR telah melakukan penyalahgunaan wewenang (Misbruik Van Bevoegheid) yang menyebabkan kerugian negara karena tidak melaksanakan proyek DAK tahun 2018.
Adapun tuntutan dalam somasi yang langsung ditandatangani tim kuasa hukum para rekanan (Yusuf Sujatmiko, Abdul Wahab dan Zikri Kurniawan) tersebut yakni meminta pihak PUPR dan pemkab Lampura segera melakukan addendum kotrak kerja dengan rekanan karena banyak pekerjaan yang belum dimulai lantaran belum dibayarkannya uang muka. Jika dalam waktu tiga hari tuntutan tersebut tidak diindahkan maka akan ditempuh jalur hukum. (Adi)