Metro – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro sempat menemukan hambatan saat melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dewan Pimpinan Kota (DPK) Metro, Kamis (1/2/2018).
Hambatan tersebut terjadi saat Tim melakukan verifikasi keanggotaan. Dimana dari 10 orang yang diverifikasi hanya 9 orang saja yang tepat waktu.
“Itu pas verifikasi keanggotaan yang sedikit ada hambatan, disitu kan minimal 10 orang nah baru dapet 9 kurang satu, terus ketersebarannya juga banyak konsentrasi di Metro Timur sama Metro Selatan. Jadi kan kurang satu karena 50 persen plus satu kan mesti 3 kecamatan. Jadi kita nunggu kehadiran satu orang yang dari Metro Pusat. Selebihnya enggak ada kendala,” ungkap Toni Wijaya Komisioner KPU bagian teknis dan penyelenggara saat di wawancarai awak media usai melakukan verifikasi terhadap PKPI.
Meski terdapat sedikit hambatan saat verifikasi dilakukan, namun KPU tetap memberikan status Memenuhi Syarat (MS) atas PKPI Metro.
“Kalau statusnya dari verifikasi ini PKPI, MS untuk di metro, tinggal nanti rekap di nasional. Untuk keterwakilan perempuan ada 30 persen bahkan lebih, dari ketua, sekretaris dan bendahara tiga unsur itu dua perempuan satu laki-laki itu sudah 70 persen dan malah laki-lakinya yang 30 persen, artinya lebih,” ucapnya.
Kendati sedikit menemui hambatan saat diverifikasi oleh KPU, namun PKPI tetap optimistis akan memiliki kursi di pileg 2019 mendatang. Selain itu pihak pihaknya juga menyampaikan dukungannya untuk menjadikan Herman HN sebagai gubernur provinsi Lampung serta Ir. Joko Widodo sebagai Presiden RI.
“Kalau untuk masalah pileg 2019 target kami punya kursi. Target kami 4 kursi sesuai dapil di Metro. Pada pilgub, suara kami akan mendukung penuh Herman HN, karena PKPI menilai Herman HN dari PDI dan merupakan koalisi kami. Di pilgub ini kami menargetkan 30 ribu suara untuk Herman HN dan tentunya untuk pilpres juga kembali memenangkan Jokowi,” kata Ketua DPK PKPI Kota Metro Ferdinansyah Yusuf saat dikonfirmasi awak media usai verifikasi faktual oleh KPU kota setempat.
Ferdinansyah mengakui, keberadaan PKPI dimasyarakat kurang familiar lantaran kurangnya sosialisasi dan expose di media.
“Kalau PKPI itu sudah berdiri dari tahun 1999 cuma memang enggak kedengaran saja, dalam kepemimpinan selama ini pimpinannya kurang lah untuk expose PKPI,” tandasnya. (Ap)