METRO – Transisi kekuasaan dalam pemerintahan daerah seringkali dianggap sebagai momentum perubahan. Namun di balik euforia politik dan slogan pembangunan, ada dinamika yang jauh lebih kompleks dan rawan, kerapkali menjadi permainan kekuasaan di dalam tubuh birokrasi itu sendiri.
Kemenangan H. Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana sebagai Wali dan Wakil Wali Kota Metro disambut dengan harapan reformasi birokrasi yang bersih, profesional, dan transparan, tentu berorientasi lebih keberpihakan pada rakyatnya.
Lantas, langkah apa yang harus ditempuh. Langkah dalam menempatkan pejabat-pejabat strategis, terutama di level eselon II tentu menjadi pondasi sebagai ujung tombak dan akan menjadi ujian awal jalannya birokasi yang baik. Apakah mereka mampu menjaga integritas dan komitmen perubahan, atau justru terjebak dalam pusaran kekuasaan lama yang diam-diam masih bernafas di balik meja dinas.
Di banyak daerah, termasuk Metro, birokrasi bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga biasanya menjadi ladang kekuasaan yang dikelola dengan logika feodal dan loyalitas tak kasat mata.
Jika nanti masih bertahannya pejabat-pejabat lama di posisi strategis, tentu menjadi bukti bahwa kekuasaan di dalam OPD tidak hanya ditentukan oleh kinerja atau kompetensi, tapi juga oleh kedekatan, kompromi politik, dan pejabat titipan tim pemenangan serta para pembisik yang tidak memikirkan masa depan Metro lebih baik. Artinya, butuh penyegaran pejabat yang benar -benar memiliki integritas.
Hal inilah yang menjadi ancaman laten dalam pemerintahan baru. Kasak-kusuk soal “titipan” jabatan, pejabat yang “dilindungi”, hingga “deal-deal politik di balik layar”, menjadi racun yang bisa merusak tubuh pemerintahan dari dalam.
Bahkan lebih jauh, praktik-praktik menyimpang akan syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berpotensi menjamur oleh aktor-aktor yang sama, namun dengan topeng yang berbeda bahkan boleh jadi lebih rapi.
Apabila Wali Kota dan Wakilnya salah langkah dalam menempatkan pejabat eselon II yang bersih dan mumpuni, bukan tidak mungkin Metro menjadi sasaran empuk bagi pengawasan eksternal hingga menjadi korban bulian publik di Bumi Sai Wawai tentunya.
Lembaga anti rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kapan saja bisa masuk jika praktik menyimpang itu tetap dipertahankan atau dibiarkan tumbuh diam-diam. Mungkin bicara “Bom waktu”.
Yang tak kalah berbahaya adalah indikasi keterlibatan elite-elite baru dalam birokrasi yang mulai “cawe-cawe” dalam proses penempatan jabatan. Mereka yang belum teruji rekam jejak dan belum memenuhi standar kepatutan sebagai seorang pemimpin birokrasi, namun tiba-tiba muncul dalam bursa jabatan strategis, patut dipertanyakan. Apakah ini bagian dari rekonsiliasi politik, atau ada misi tersembunyi lainnya. Itulah kepentingan yang bukan lebih kepada memikirkan masa depan Metro yang lebih baik, tapi lebih kepada kerakusan kekuasaan dan jabatan.
Jika jabatan strategis diberikan hanya karena faktor loyalitas politik, maka arah pembangunan bisa berubah menjadi bancakan kekuasaan. Bukan tidak mungkin, oknum-oknum ini akan terseret ke dalam pusaran tindak pidana keuangan negara, apalagi jika mereka berjejaring dengan oknum legislatif di DPRD yang memiliki kepentingan anggaran.
Lagi-lagi, rakyatlah yang akan menjadi korban. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan, pelayanan, dan pembangunan, bisa terkuras untuk memenuhi kepentingan segelintir elite yang bermain di dua kaki, birokrasi dan politik.
Kini, tanggung jawab penuh berada di tangan Wali Kota Bambang Iman Santoso dan Wakilnya, Dr. Rafieq Adi Pradana.yang akan membantu mereka 5 tahun ke depan. Rakyat menunggu, apakah mereka akan berani menegakkan meritokrasi, sebuah sistem di mana jabatan diberikan bukan karena kedekatan, tapi karena kelayakan, kompetensi, dan integritas secara transparan.
Penempatan pejabat eselon II harus berlandaskan pada fungsi teknis, golongan, kepangkatan, dan latar belakang pendidikan. Tidak boleh ada kompromi terhadap hal ini.
Jangan sampai jabatan strategis diberikan kepada sosok yang tidak relevan secara keilmuan maupun pengalaman, hanya karena mereka bagian dari lingkaran kekuasaan masa lalu, atau bagian dari “kompromi politik” demi kelanggengan kekuasaan.
Bambang – Rafieq harus bersih sejak awal. Jika mereka keliru menempatkan satu saja pejabat di posisi strategis, maka bukan hanya program pembangunan yang akan terhambat, tapi juga kredibilitas politik mereka yang akan runtuh. Kesalahan kecil dalam birokrasi bisa menjadi skandal besar yang meledak di tengah masa jabatan.
Satu hal yang paling penting, Pemerintahan baru ini harus menjaga jarak dari “dosa-dosa korup”. Jangan ada warisan buruk yang dibiarkan tumbuh. Bila perlu, lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh OPD, baik kinerja maupun integritas. Bersihkan jejak-jejak lama yang berpotensi menggiring Metro ke jurang kehancuran.
Karena rakyat Metro tak lagi butuh slogan perubahan. Mereka menunggu pembuktian bahwa kekuasaan baru memang benar-benar hadir untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar mengganti pemain lama dengan aktor baru yang serupa dalam watak dan pola.
Inilah saatnya Metro membuktikan, apakah kita sedang membangun masa depan, atau justru sedang mengulangi masa lalu dengan cara yang lebih elegan. Jangan biarkan harapan rakyat dikubur hidup-hidup oleh kompromi jabatan yang berujung petaka.
Metro tak boleh jadi ladang eksperimen kekuasaan. Karena setiap kesalahan birokrasi, adalah penderitaan yang nyata bagi rakyat di bawahnya.
Penulis: Pemred Tabikpun.com