Metro – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro Nasrianto Effendi menyayangkan kebijakan Dinas Perhubungan atas keputusan pengelolaan lahan parkir di Shopping Center kepada warga dari luar Metro.
“Pertama, kita bukan melarang orang mau kerja di Metro ya. Silahkan saja. Tapi, untuk parkir, ini kan masuk ke kas daerah. Jadi harus diutamakan warga kita. Kecuali enggak ada yang mau jadi tukang parkir, silahkan berikan orang luar,” bebernya saat di konfirmasi awak media, Rabu (14/02/2018).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, petugas parkir Shopping Center sebelumnya telah mendatangi DPRD dan curhat atas pemecahan lahan. Namun, belum ada yang mengetahui jika setelah dipecah ternyata ada lahan parkir yang diberikan kepada warga dari luar Metro.
“Waktu itu, kita ngobrol dengan Dishub janjinya petugas harus ikuti aturan. Terus ada kelengkapan, baju, karcis dan lainnya. Dan SK hanya dari dinas, bukan UPT. Ini supaya tidak ada SK ganda. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata, itu mau diberikan ke warga luar Metro,” imbuhnya.
Ia berharap, pemkot segera merevisi keputusan tersebut. Ini untuk mengatasi tingkat penggangguran dan mengurangi potensi konflik. Jangan sampai kebijakan keluar menimbulkan kecemburuan dan memancing masalah baru yang lebih besar.
“Kita tahu, pernah ada gangguan keamanan gara-gara rebutan lahan parkir. Itu sesama warga Metro. Masalah pasar ini kan paling sensitif. Jangan sampai terulang dan memancing isu-isu lain. Hanya karena kebijakan yang tidak bijak. Kita minta tinjau ulang dan selesaikan dengan bijak,” tandasnya. (Ap)
Add Comment