TULANG BAWANG – Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Pelaksanaan Pembangunan (KPPP) Herry Wansyah angkat bicara terkait pungutan pembuatan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2017 kepada warga Kampung Catur Karya Buana Jaya. Pihaknya pun dalam waktu dekat akan melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri Menggala.
Ia menerangkan, merujuk pada peraturan Kepmendagri No.189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria Prona ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. “Jadi jelas, Prona sifatnya untuk membantu masyarakat lemah bukan untuk membebani masyarakat, jika pungutan tanpa dasar hukum itu artinya pungutan liar (pungli),” tegas Herry, Senin (15/10/2018).
Lebih jauh ia menjelaskan, prona memang tidak gratis dan ada biayanya. Itu pun telah diatur dalam keputusan meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang perubahan besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian hak atas tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah Negara.
“Perincian biaya administrasi Prona sudah jelas ada dan telah ditentukan, hanya saja seperti yang sering terjadi di lapangan, terkadang ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan suatu program Pemerintah untuk dijadikan ajang mencari keuntungan baik secara pribadi maupun bersamaan. Seperti halnya yang terhadi di Kampung Catur Karya Buana Jaya memungut biaya Rp.500.000 dari kurang lebih 400 lembar sertifikat dengan kata lain, biaya yang telah terkumpul apakah habis semua untuk pembelian materai dan pemberkasan lainnya?,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat Herry akan segera melayangkan surat laporan ke Kejaksaan Negeri Menggala terkait temuan yang terjadi di lapangan. “Dalam waktu dekat kita akan segera layangkan surat ke Kejaksaan Negeri Menggala karena hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kasihan masyarakat lemah yang menjadi korbannya,” tutup herry. (Rama)
Add Comment