METRO – DPRD Kota Metro menyatakan dukungan atas gerakan HMI dan PMII terkait penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
“Jadi kami sudah sepakat. Kita sudah menandatangani sebagai bukti bahwa kami menyetujui gerakan teman-teman mahasiswa,” ujar Ketua DPRD Kota Metro Tondi MG Nasution selepas berdialog dengan HMI dan PMII Metro di gedung DPRD setempat, Senin (12/10/2020).
Meski demikian, Tondi mengingatkan bahwa pembuat undang-undang adalah DPR RI dan pemerintah pusat. Artinya, DPRD Metro tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyetujui.
“Kami hanya bisa menyelesaikan aspirasi teman-teman semua ke DPR RI dan pemerintah pusat. Dan itu sudah kita sepakati dan akan kita kirimkan,” tuntasnya.
Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Metro berlangsung sedikit panas, Senin (12/10/2020). Sempat terjadi dorong-mendorong antara aparat dengan mahasiswa. Kapolres Kota Metro Ajun Komisaris Besar Retno Prihawati meminta semua pihak saling menjaga kondusivitas.
“Ini kan menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya minta kita di posisi saling menghargai. Kita sama-sama dalam tugas,” ujar Prihawati saat berdialog dengan mahasiswa peserta aksi Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020).
Ia meminta, terkait adanya insiden dengan petugas kepolisian, semua pihak saling memaafkan. “Tidak ada dendam, baik dari mahasiswa dan kepolisian. Ini hanya dinamika dalam tugas,” bebernya. (Red)
Add Comment