METRO- Pemerintah Kota (Pemkot) Metro sudah mulai menerapkan pemberlakuan ketat bagi masyarakat yang hendak masuk Kantor Walikota hingga empat lapis. Mulai dari luar pintu gerbang, pos jaga, lorong pintu masuk ruang Pemkot hingga ruang protokol ketat pengamanan.
Tidak hanya itu, pengamanan ketat layaknya istana kepresidenan itu juga terdapat larangan membawa telepon genggam saat masuk ruangan Wali Kota Metro.
Hal itu dilakukan dengan alasan lantaran padatnya jadwal Wali Kota Metro yang sering kedatangan tamu.
” Ini sudah sesuai dengan prosedur tetap ( Protap) alias rangkaian itruksi tertulis yang telah dibakukan dan sudah melalui proses rapat, dimana terlalu banyak tamu yang menghadap Wali Kota.” Kata Imron saat dikonfirmasi jejamo.com, Kamis (4/3/2021) lalu.
Sontak pengamanan yang begitu ketat, menjadi perbincangan diberbagai pemberitaan baik di media sosial, cetak maupun online.
Menanggapi hal tersebut, mantan Wali Kota Metro Lukman Hakim berpendapat hal tersebut dinilai berlebihan atau istilah anak jaman sekarang disebut Lebai. Dimana tidak sesuai dengan jargon yang selama ini disampaikan Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin yaitu mendengar dan Berkerja.
“Saya nilai itu berlebihan dan Lebai, kalo memang Pemkot Metro dijaga seperti itu, tidak sesuai dengan jargon yang selama ini disuarakan, mendengar dan Berkerja, dimana tidak ada batasan masyarakat menyuarakan aspirasi dan keluhan mereka, bagaimana mau kerja kalo penjaga seperti itu, yang didengar suara rakyat atau suara yang selalu ada dibelakangnya. Atau Polisi Pamong Praja (Pol-pp) yang berlebihan ingin tampil,” Kata Lukman Hakim saat dikonfirmasi, Minggu (7/3/2021).
Matan Wali Kota Metro yang menjabat dua periode tersebut menilai akan membahayakan citra baik Wali kota Metro Wahdi Sirajuddin.
“Kalo penerapan seperti itu, berati terlihat Pemerintahan sekarang tidak transparan, dan akan berbahaya nantinya, seakan tertutup, pada ahirnya terendus KPK nantinya. Inikan bukan zaman perang jadi tidak usah lebai seperti itu. Saya lima tahun menjabat menjadi wakil dan 10 tahun menjabat Wali Kota Metro, tidak seperti itu, bahkan sejak zaman kolonisasi tahun 1934 tidak seperti itu, aturan protokoler ada, tapi jangan berlebihan, ini bukan istana presiden atau gubernur, malu dengan kondisi jalan balik arah didalam lingkungan Pemkot, apa bagus, tidak kan,” ucapnya.
Lanjutnya, terkait ponsel masuk rumah Wali Kota dirinya sependapat namun kembali melihat tamu yang datang.
“Kalo handphone wajar kalo tidak boleh, karena sekarang banyak orang menghadap namun etika kurang baik, sembarangan ambil gambar tampa izin, namun kembali lagi lihat siapa yang menghadap. Tapi saya yakin intrusi penjagaan seperti itu bukan dari wali kota mungkin polpp hanya ingin tampil terlihat kerja, mungkin tapi.
Jadi tidak usah seperti itu menurut saya, karena sudah ada protokol acara, dan mereka sudah mengerti mengatur jam kedinasan dengan penerimaan tamu, kalo di jaga seperti itu berarti timbul rasa takut, dan kalo takut ya tidak usah jadi wali kota,” ungkapnya.
Lukman juga menambahkan, bertugaslah sesuai jargon mendengar dan Berkerja karena itu cermin keterbukaan antara kepala daerah dan masyarakat.
“Wali Kota itu adalah Bapaknya masyarakat jadi tidak ada yang ditutupi kepada masyarakatnya. Saya yakin Wahdi Sirajuddin dapat memimpin Metro jadi lebih baik dimana memang keluarganya memiliki sejarah dalam membangun Kota Metro dan juga memang Wali dan Wakil Wali Kota Metro yang sekarang asli dan dibesarkan di Kota Metro.”tambahnya.
Lukman Soroti Program Kerja 100 Hari
Sebagai daerah perkotaan. Pemerintah daerah setempat dituntut untuk memberikan ruang dan fasilitas umum yang memadai. Terutama perwajahan kantor pemerintahan.
“Program seratus hari kerja seharusnya memprioritaskan infrastruktur, terutama wajah kantor walikotanya. Karena jika kantornya bagus. Seharusnya ini masuk dalam daftar seratus hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Metro sekarang ini,” kata Lukman Hakim.
Menurut Lukman, dengan kondisi perwajahan kantor yang baik. Maka kesan yang didapat pemimpin suatu daerah juga akan baik.
“Kalau ada tamu, mungkin dari provinsi atau mungkin dari pusat melihat pelataran Pemkot saja seperti itu, kesannya jadi kurang baik,” ujarnya.
Dia menyarankan kepada Walikota dan Wakil Walikota Metro Periode ini untuk memprioritaskan program seratus hari kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saya sangat mendukung apa yang jadi kebijakan pak Wahdi Siradjuddin, saya tahu persis silsilah beliau dan wakilnya. Mereka adalah orang Metro asli, orang tuanya adalah tokoh-tokoh di Metro. Jadi saya fikir mereka punya tanggungjawab yang besar memberikan perubahan yang signifikan untuk Kota Metro, seperti harapan para pendahulu,” tambahnya.
Dia berharap, pada kepemimpinan Wahdi-Qomaru. Ke depan Kota Metro menjadi kota yang lebih maju dan berkembang.
“Metro merupakan kota kolonisasi yang sudah maju sejak awal, sejak 1936 sudah dibangun dengan master plan Kota dari pemerintah hindia Belanda. Seiring perkembangan seperti ini saya fikir ini saatnya Wahdi Qomaru memberikan yang terbaik untuk Metro ini, kita dukung takelinenya mendengar dan bekerja,” ucapnya.(**)
Add Comment