METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Lampung akan surati Presiden Jokowi terkait lambannya kinerja Wali Kota Metro jika anggaran Covid-19 selama satu semester belum terserap sesuai target.
“Sekda bilang kebutuhan oksigen kita sehari 400 tabung. Ya itu dicari, belanjakan. Toh anggarannya ada, kita punya catatan-catatan tertentu dari pusat, dari Presiden langsung. DPRD akan mengeluarkan surat ke Presiden terkait kebijakan Wali Kota, itu hak menyatakan pendapat,” kata Wakil Ketua I DPRD Metro Basuki saat dikonfirmasi tabikpun.com di DPRD setempat, Kamis (5/8/2021).
Basuki juga meminta Pemkot setempat lebih maksimal dalam menyerap anggaran yang akan dialokasikan untuk masyarakat senilai Rp 51 miliar lebih.
Dari data yang didapat tabikpun.com dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tentang laporan penanganan Covid-19 di Kota Metro, totalnya berjumlah Rp. 51.599.672.150. Hingga Senin (26/7/2021) yang terealisasi berjumlah Rp. 11.977.381.764 atau 23,22 persen.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi bidang kesehatan sebesar Rp. 40.429.565.900 dan baru direalisasikan senilai Rp. 11.164.921.874, atau 27,26 persen anggaran yang terserap. Sementara untuk penanganan terdampak ekonomi sebesar Rp. 7.294.106.250 dan baru direalisasikan senilai Rp. 554.959.890 atau 7,61 persen.
Selain itu, bagi bantuan sosial safety net/jaringan pengamanan sosial dianggarkan sebesar Rp. 3.876.000.000 dan baru direalisasikan sebesar Rp. 257.500.000 atau 6,64 persen. Basuki juga menyayangkan langkah Pemkot Metro dalam penggunaan anggaran. Sebab, minimnya serapan tersebut menimbulkan pertanyaan.
“Satu semester anggaran belum terserap 50 persen, aturannya per akhir Juli sudah 50 persen lebih terserapnya. Artinya kita genjot untuk segera dibelanjakan. Kebutuhan kita itu obat, vitamin, dan oksigen. Itu dicari, silahkan beli dengan dana yang ada, harus segera terserap anggaran itu,” lanjutnya.
DPRD Metro, terusnya, akan mendorong Pemkot Metro agar anggaran itu cepat terserap. Kemudian jemput bola untuk mendaptkan bantuan dan beli vaksin.
“Penduduk kita baru 22 persen yang divaksin. Nah ini harus jemput bola. Wali Kota juga harus support, karena tak ada hal lain ketika masyarakat kita sudah vaksin dan dengan sendirinya kekuatan dan kekebalan tubuh dari vaksin itu otomatis bagus,” bebernya.
Terakhir, Basuki meminta Pemkot harus berikan pelayanan vaksinasi yang optimal untuk masyarakat Metro.
“Walaupun yang sudah vaksin tidak menjamin tidak terpapar lagi, tetap vaksin. Intinya jangan sampai masyarakat ini kesulitan. Layani masyarakat dengan baik, kita punya dana, kita punya tenaga. Tinggal greget dan semangat kita untuk kesadaran bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Metro Amrulloh Syofwan meminta agar Wali Kota melakukan koordinasi dan memimpin strukturalnya dengan tegas.
“Wali Kota sebagai kuasa pejabat pembina kepegawaian, kuasa pegawai dia. Kaitan dengan keuangan dia kuasa, dengan anggaran pun dia kuasa. Jadi apapun yang dilakukan oleh OPD-OPD yang berkaitan dengan penyerapan di sinilah pembuktian kemampuan Wali Kota sebagai pejabat pembina kepegawaian,” tegasnya, Kamis, (5/8/2021).
Semuanya ada di tangan Wali Kota, lanjutnya, bagaimana Wali Kota mengatur, memerintahkan, dan mengkoordinasikan.
“Maka Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai tentunya kan menjadi tanggung jawab Wali Kota. Ada sesuatu yang tidak ideal, yang tak sesuai dengan aturan main,” ucap Amrulloh.
Terakhir, Ia mengatakan, jika kelak terjadi pinalty dari pusat maka Wali Kota juga yang akan bertanggung jawab.
“Karena Wali Kota sebagai kuasa kepegawaian, kuasa anggaran, dia juga sebagai pejabat pembina kepegawaian. Artinya kemampuan Wali Kota dipertanyakan dengan penyerapan yang amat minim pada hari ini,” pungkasnya. (Adi)
Add Comment