METRO – Rencana pembentukan relawan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Metro untuk penanganan Covid-19 dibatalkan. Diketahui, rencana pembentukan itu dilakukan saat hearing bersama DPRD Metro di kantor DPRD setempat pada Senin (2/8/2021).
Pembatalan tertuang dalam surat Nomor 800/ /D2.05/2021 tentang Pembatalan Pengumuman yang ditandatangin Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Metro, Erla Andrianti tertanggal 3 Agustus 2021.
Dasar dibatalkannya rekrutmen tersebut adalah hasil rapat mingguan Dinkes dengan Wali Kota Metro melalui zoom meeting 3 Agustus 2021 dan Rapat dengar pendapat tentang mekanisme relawan yang menangani Covid-19, 2 Agustus 2021 di OR DPRD Kota Metro.
“Bersama ini diberitahukan bahwa pengumuman Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Nomor 800/4576/KPTS/D-2.01/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang penerimaan relawan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang menangani Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2021 dinyatakan dibatalkan,” tulisnya dalam surat tersebut.
Sementara saat dihubungi tabikpun.com melalui WhatsApp pada Minggu (8/8/2021), Kadiskes Erla Andrianti mengatakan, pembatalan tersebut menurut versi Dinkes saja.
“Yang dibatalkan pengumuman Kadiskes saja. Selebihnya tanyakan ke Pak Sekda,” balasnya singkat.
Karena dibatalkan, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh Syofwan menyebut ada kekurangan koordinasi antara pimpinan dan jajaran yang ada di eksekutif.
“Jadi kaitan dengan rekrutmen relawan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam hearing DPRD Kota Metro Komisi I dan II, Sekda, Asisten Bidang Penerintahan, Kesra, BPKAD, RSU A Yani, dan Dinkes pada, Senin (2/8/2021) kemarin, dinyatakan oleh Sekda bahwa Wali Kota tidak tahu menahu. Itu menurut versi Sekda. Kemudian Sekda juga menyatakan tidak tahu, karena ketidaktahuan Wali Kota dan Sekda terkait rekrutmen relawan ini, maka dari itu SK rekturmen yang ditandatangani oleh Kadis Kesehatan itu dibatalkan. Sebab proses rekrutmen akan dikaji terlebih dahulu,” bebernya pada, Minggu (8/8/2021).
Komisi I yang berkaitan dengan leading sektor dan kepegawaian baik PNS dan non PNS itu, meminta kepada Wali Kota agar relawan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah terbentuk diberi insentif, termasuk pamong-pamong, karena mereka sebagai ujung tombak penanganan Covid-19.
“Selain itu, ini juga berkaitan dengan program unggulan Wali Kota. Salah satu poin program unggulannya adalah memberikan insentif atau menambah insentif kepada pamong, pegiat sosial, pegiat kemasyarakatan, dan pegiat kesehatan,” jelas pria yang akrab disapa Iloh tersebut.
Menurut kajian Sekretaris Komisi I DPRD Metro, penambah insentif pada pamong dan relawan sesuai dengan program unggulan Wali Kota. Sebab, mereka membantu Pemda sebagai garda terdepan.
“Saya pikir hari ini, sebagai sebuah sistem, antara Wali Kota dan dinas-dinas yang ada di bawahnya adalah satu kesatuan. Bicara satu kesatuan kan pasti terjadi komunikasi. Sinergi. Terkoneksi. Ada konektifitas di dalamnya. Artinya tentu saya pikir Wali Kota sebagai pejabat pembina kepegawaian itu harus membina bawahannya yang ada di dalam Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi. Atau kebalikannya Wali Kota belum membina atau Wali Kota sudah membina tapi anak buahnya yang tidak dapat dibina. Pilihannya kan hanya itu,” terang Amrulloh.
Ia merasa ironis dengan sikap kepemimpinan Wali Kota hari ini. Sebab sikap yang diambil cenderung plin-plan.
“Jangan plin-plan, karena kalau sampai dengan apa yang dilakukan kaitannya dengan suatu hal yang tidak sederhana, misalnya rekturmen ratusan orang relawan ini atasan tidak tahu, agak sedikit ironis juga menyikapinya. Bagaimana kepemimpinan Wali Kota hari ini, patut dipertanyakan juga,” sindirnya.
Terakhir, Amrulloh menyarankan agar pemberdayaan relawan ada di Metro dan di KTN lebih dioptimalkan keberadannya.
“Kemudian berkaitan dengan relawan di tingkat kelurahan, kaitan dengan pamong, selain ini program unggulan dari Wali Kota, ketika kita bicara tentang program itu kan tentang suatu yang tidak sederhana. Ada konsep, ide, gagasan, perhitungan-perhitungan yang tidak sederhana, yang matang, yang lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi, kaitan dengan penambahan insentif pamong-pamong. Jadi Pemkot bisa memanfaatkan itu dengan maksimal, jika perlu tambah insentifnya lalu maksimalkan kerjanya,” pungkasnya
Sementara, usai hearing lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo mengatakan fungsi dari relawan akan dibentuk sesuai dengan analis kebutuhan. Juga, diutaman dokter dan perawat (nakes) untuk memperkuat puskesmas.
“Bisa memperkuat tenaga perawat itu untuk menangani Covid-19, sukur-sukur bisa menangani yang isolasi mandiri di rumah dalam arti menjemput bola yang di kelurahan. Sebelumnya kami ada keterbatasa untuk mengawasi pemberian obat vitamin, tetapi sekarang sudah beberapa kami kunjungi, sehingga mereka bersemangat dan bisa sembuh. Jangan sampai tidak ada yang tidak dikunjungi, harus dikunjungi, anggarannya nanti dari BTT untuk tim relawan,” katanya dalam wawancara usai hearing bersama DPRD, Senin (2/8/2021). (Adi Herlmbang)
Add Comment