Pasca dilantiknya Rektor IAIN Metro pada tanggal 2 Maret 2021 oleh Menteri Agama RI di Kantor Kementerian Agama RI, perangkat/susunan “kabinet” yang akan mendukung kinerja Rektor terpilih sampai saat ini belum juga dilantik.
Pertanyaan besar yang muncul adalah: Kenapa sedemikian lama belum dilantik? Apakah sulit menemukan atau menentukan SDM yang qualified dan berkualitas di lembaga ini? Sampai pada pertanyaan subyektif: apakah Rektor berada pada posisi dan fenomena “tertekan” yang disebabkan banyaknya “titipan-titipan” oleh pihak kelompok, personal tertentu?
Menjadi pertanyaan besar saat ini yang berkembang menjadi bola liar di lingkungan IAIN Metro adalah: apakah benar kabinet ini disusun karena benar-benar menghasilkan kabinet yang qualified? Atau terjadinya pertentangan karena faktor subyektif lainnya? Atau belum terjadinya kesepakatan berupa deal-deal tertentu…ah mungkin sudah terlampau jauh saya berprasangka.
Untuk hal ini hanya Rektor terpilihlah yang memiliki prerogatifitas untuk menentukan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tapi pada fakta ini Penulis meyakini Rektor terpilih IAIN Metro periode 2021-2025 berada posisi uncomfortabel. Dimana banyaknya kepentingan-kepentingan dari pihak eksternal bermain dan mengintervensi hal yang seharusnya menjadi hak prerogatif “sang” Rektor. Hal ini sesuai dan relevan dengan Statuta IAIN Metro Nomor 1 tahun 2017 pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa: Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
Sebagai warga Kampus yang menghendaki terbangunnya quality assurance di lembaga negeri satu-satunya di Kota Metro ini, tentu saja keterpilihan SDM yang akan membantu Rektor pada periode 4 (empat) tahun ke depan diisi oleh sosok dan figur yang benar-benar dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam mewujudkan ekspektasi dalam menjadikan IAIN Metro menjadi lembaga unggulan di kota pendidikan ini.
Optimalisasi tersebut tentu saja diukur dari track record, kualifikasi, skill dan kinerja yang bersangkutan. Tentu menjadi sebuah “aib” jika seorang pemimpin (apalagi dijajaran Rektorat) memiliki track record buruk, misalnya pernah mendapatkan sanksi atas kesalahannya. Atau memiliki skill yang lambat dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan kepentingan hajat masyarakat kampus atau bahkan cenderung menghambat keputusan kolektif menyangkut hajat sivitas akademika IAIN Metro.
Lebih lanjut lagi, akan menjadi kesalahan besar yang tidak bisa di maafkan, jika komposisi SDM khususnya pimpinan di level Rektorat dan Dekanat di “huni” oleh orang-orang “titipan” dari (entah dan maaf) oleh organisasi tertentu, warna bendera tertentu serta kepentingan-kepentingan tertentu. Belum lagi kebingungan-kebingungan lain yang akan dihadapi terkait dengan Tugas Rektor dan SDM pendukung lainnya yang tidak bisa dikatakan gampang sebagaimana diamanatkan oleh Statuta IAIN Metro pada pasal 28 huruf a-h. Atau memang komposisi “kabinet” pada IAIN Metro periode 2021-2025 lebih fokus pada intervensi dan kepentingan pihak-pihak tertentu ketimbang kepentingan bagaimana IAIN Metro bisa sejajar dengan PTKIN lainnya? Pada titik ini, Penulis meyakini jika Rektor membaca artikel ini akan berada posisi yang lebih dilematis lagi.
Dilamtis antara kepentingan lembaga, user dan stakeholders versus kepentingan “broker-broker” jabatan yang menginginkan sosok dan fidur tertentu duduk di “kabinet” IAIN Metro ini.
Sejatinya perguruan tinggi (baca: IAIN Metro) adalah lembaga otonomi yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sekaligus miniatur tegaknya demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta Statuta IAIN Metro pada bagian I Paragraf I tentang Pendidikan. Nah pertanyaannya: apakah mungkin IAIN Metro bisa mengejawantahkan keinginan regulasi-regulasi tersebut kalau saja sosok pimpinan dan SDM nya dihuni oleh ‘figur-figur” yang dipilih berdasarkan titipan-titipan oleh berbagai faktor yang penulis kemukakan di atas. wallahu’alamu bi shawab. Hanya Allah dan Rektor yang mampu menjawabnya. Hanya akan menjadi sebuah “tragedi” memilukan pada IAIN Metro kalau apa yang penulis prediksikan dan uraikan di atas, benar-benar terjadi di “negeri” yang kita cintai sekaligus “negeri” dimana kita mencari rezeki. Dan tentu menjadi keniscayaan pula, bahwa sisvitas akademika AIN Metro harus menafikkan semua “suudzon” penulis di atas.
Jabatan yang dibangun atas faktor subyektifitas hanya akan menghancurkan tatanan atmosphere academic yang sudah selayaknya dibangun atas dasar komitmen, obyektifititas, kualitas, dan keinginan kuat untuk menjadikan kampus ini untuk terus mengejar ketertinggalannya pasca transformasi pada tahun 2016 lalu. Kalau saja (maaf) Rektor salah dalam memilih perangkat pendukung di bawahnya, maka akan sangat mustahil IAIN Metro menjadi kampus Destinasi pendidikan yang memiliki visi: sosio-eco-techno-preneurship dengan didukung oleh kekuatan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana yang diamanatkan oleh Statuta pada Bab V.
Tentu pembaca akan bertanya: kenapa penulis seperti memiliki pretensi dan resistensi di atas? Tentu saja berbagai argumentasi yang menurut penulis sudah menjadi rahasia umum di “negeri” ini tidak perlu dijadikan barang eksklusif. Kaeena semakin eksklusif, maka semakin tercium aroma “kolusi dan Nepotisme” semakin tercium. Benarkah? Hanya waktu yang akan menjawab ini semua.
Tentu penulis dan semua pembaca sepakat, kalau “diharamkan” untuk lembaga ini terbentuknya “koloni” dan “sekutu-sekutu” yang dipilih atas dasar titipan-titipan kelompok, bendera, dan warna tertentu. Lembaga ini harus bebas dari intervensi manapun dalam mengembangkan nilai-nilai akademik (academic values) yang dibangun atas dasar kekuatan obyektifitas dan sinergisme yang totalitas.
Rektor selaku top leader harus menjauhkan diri dari tekanan-tekanan pihak tertentu dalam menentukan idealisme kabinet yang mendukungnya. Sehingga kesan “balas budi” tidak nampak dan mendominasi kepemimpinan beliau termasuk dalam menentukan kabinet yang akan mendukung beliau di masa 4 tahun ke depan. Kampus tidak boleh dijadikan sebagai wacana dan ajang mencari sensasi jabatan dengan meletakkan sosok dan figur yang tidak memiliki karkater berfikir progresif.
Jangan sampai karakter yang pernah bermasalah dengan track recordnya di masa lalu malah menjadi instrumen yang terlibat langsung dalam memberikan warna negatif dan menmbah buruk citra kampus ini ke depannya. Sebagai top leader, rektor harus berfikir jernih untuk memilih sosok yang tepat untuk menjadi bagian dalam memajukan kampus ini. Bukan malah sebaliknya seakan mengebiri peranan kampus. Sejatinya kampus bebas dari intervensi politik dan kepentingan apa pun. Karena kampus bukan abdi penguasa, siapapun penguasanya.
Ingat: Kampus adalah tempat yang potensial bagi pengembangan wacana dan gerakan pemikiran. Selain karena sebagai wadah berkumpulnya para cendikia, kampus juga harus menjadi wadah yang menggairahkan dengan segala eksistensi dan aktualisasi diri yang dimilikinya Dan kampus merupakan pengontrol semua pihak yang selalu berdiri di tengah untuk memberikan kritik dan solusi secara ilmiah. Bukan malah sebaliknya: semua pihak yang menjadi pengontrol kampus. Kondusifitas lembaga ini dipertaruhkan salah satunya oleh langkah awal Rektor dalam memilih SDM pendukungnya. Kita semua dan penulis tidak pernah berharap akan muncul resistensi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pimpinan dalam mengawal lembaga ini 4 tahun ke depan.
Jangan sampai pimpinan kampus dan jajarannya memelihara “bom waktu” yang sewaktu-waktu akan menjadi boomerang karena ledakan dahsyat yang dibuatnya sendiri. Atau memang “bom waktu” itu sengaja dipelihara karena kita juga memafhumi bahwa “jangan-jangan” Rektornya juga diusung oleh pihak-pihak tertentu. (Maaf sekali lagi ini hanya suudzon).
Penulis : Buyung Syukron, Dosen IAIN Metro
Add Comment