METRO – Fraksi PKS DPRD Kota Metro menumpahkan kritikan pedas kepada Pemkot Metro dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (7/7/2025). Fraksi PKS menekankan pentingnya kesinambungan program, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, serta penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahliannya.
Fraksi PKS menegaskan bahwa masyarakat menilai keberhasilan pemerintah dari hasil nyata seperti infrastruktur jalan mulus, kebersihan lingkungan, penerangan jalan umum, dan keamanan, bukan dari grafik-grafik laporan atau angka-angka statistik semata. Pernyataan itu disampaikan Wasis Riyadi, dari Fraksi PKS, dalam agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Dalam paparannya, Wasis menyoroti kenaikan yang sangat kecil pada sektor pajak daerah. Di tahun 2023, sektor ini menyumbang Rp41,29 miliar, dan pada 2024 hanya naik menjadi Rp41,38 miliar—kenaikan sebesar Rp89 juta lebih dalam satu tahun yang dinilai sangat minim. “Ini angka yang sangat, sangat kecil,” tegasnya, seraya mempertanyakan optimalisasi pendapatan dari sektor daerah yang seharusnya masih memiliki banyak potensi digali.
Fraksi PKS juga mengkritik pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan selama empat tahun terakhir (2021–2024), dengan kenaikan rasio hanya 2,75%. Tahun 2024, PAD hanya berkontribusi sebesar 31,92% terhadap total pendapatan daerah, menandakan tingginya ketergantungan Kota Metro terhadap dana dari pemerintah pusat dan provinsi.
Tak hanya sektor pendapatan, sektor belanja daerah juga menjadi sorotan. Belanja barang dan jasa mengalami lonjakan signifikan—dari Rp386 miliar pada 2023 menjadi Rp506 miliar di 2024, naik sekitar Rp119 miliar. Lonjakan ini dinilai sebagai indikasi ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja daerah.
Wasis juga mencatat lonjakan belanja jasa pada subsektor ketentraman dan ketertiban masyarakat sebesar Rp3,25 miliar. Sedangkan belanja jasa pelayanan umum, pengajar, dan administrasi mencapai Rp30,53 miliar. Nilai itu, menurutnya, setara dengan total pendapatan dari sektor pajak daerah, padahal kualifikasi keahlian tenaga di bidang tersebut bukan pada level tertinggi.
Dari sisi belanja modal, Fraksi PKS menyoroti bahwa meskipun jumlahnya meningkat di 2024 menjadi Rp102,4 miliar, tetapi masih hanya 9,78% dari total belanja daerah. Hal ini dinilai belum mencerminkan komitmen penuh pemerintah dalam pembangunan fisik Kota Metro.
Fraksi PKS turut menyampaikan sembilan catatan strategis, antara lain:
- Sport Center Stadion Tejosari perlu ditingkatkan fasilitasnya, mulai dari rumput lapangan hingga podium.
- RSUD Ahmad Yani, sebagai rumah sakit negeri utama, perlu penambahan ruang rawat inap, fasilitas CT Scan, hingga sistem layanan online.
- RS Sumbersari Bantul perlu ditingkatkan agar tak tertinggal dari rumah sakit swasta.
- Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi pelayanan dalam kerangka kota cerdas yang religius dan berbudaya.
- Branding visual Kota Metro sebagai kota jasa dan ekonomi kreatif perlu diperkuat dengan penataan visual di pusat kota.
- Infrastruktur jalan kota dan provinsi harus merata kualitasnya.
- Penanganan banjir dan penguatan irigasi di anak sungai perlu menjadi prioritas.
- Pertanian unggulan dan pilot project pertanian harus mulai diwujudkan.
- Pengembangan lumbung ternak untuk sapi, kambing, unggas, dan domba menjadi salah satu alternatif peningkatan ekonomi masyarakat.
Terakhir, Wasis menegaskan bahwa awal pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro saat ini harus dijalankan dengan baik agar roda pemerintahan berjalan optimal. “Apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya harus dilanjutkan, dan yang kurang diperbaiki. Tempatkanlah sumber daya sesuai keahliannya, agar kinerja pemerintahan maksimal,” pungkasnya. (Adv)
Add Comment