Lampung Tengah – Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menilai aset Lamteng senilai Rp 3 triliun belum jelas keberadaanya. Pasalnya, sejauh ini Pansus baru menerima laporan beberapa Organsasi Perangkat Daerah (OPD) terkait aset pemerintah.
Anggota Pansus Aset DPRD Lamteng Muhamad Nasir menerangkan, hingga kini baru BPKAD melalui Kabag Akutansi dan Aset, Kabag Perlengkapan, dan Kabag Pertanahan Pemda Lamteng yang melaporkan objek data aset dan nilai aset. Sementara masih puluhan OPD dan aset di 28 Kecamatan yang melaporkan aset kepada pansus.
“Jumlah aset Lamteng kurang lebih Rp 3 trilyun. Dari beberapa SKPD yang sudah kami panggil, keberadaan aset mereka belum jelas. Tidak ada kejelasan, padahal kami sudah kirim surat kepada mereka. Dan hingga hari ini belum semuanya menyerahkan laporan. Ini kan menghambat kerja kami, “ ujarnya, Selasa (31/10/2017).
Menurutnya, dalam hal ini seharusnya OPD dapat lebih koopratif untuk melaporkan jumlah aset yang bergerak maupun tidak bergerak kepada pansus aset. Agar jelas diketahui apa saa aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamteng.
“Intinya kita sama-sama penyelenggara pemerintah, kami legislatif ingin pendataan aset ini akurat tentang jumlah keseluruhan aset Pemda. Jangan sampai aset kita kacau, sehingga mencerminkan hal negatif. Kami berharap OPD lebih koopratif dengan kami, demi Lamteng yang lebih baik. Jangan sampai dari luar terlihat bagus tetapi di dalam tidak karuan,” imbuhnya.
Ia menegaskan, Pansus Aset akan terus melakukan pengawasan secara optimal terkait keberadaan seluruh aset yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Baik yang bergerak maupun tidak.
”Karena ini merupakan suatu bentuk dukungan dalam melakukan percepatan pembangunan daerah,” tutupnya. (Adv)
Add Comment