Advertorial Metro

Soal Pasar, DPRD Minta Pemkot Selesaikan dengan Persuasif dan Musyawarah

Ketua Fraksi Golkar Tondi Nasution saat membacakan pandangan fraksi pada paripurna pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian nota RAPBD 2018. (Ist)

METRO – Fraksi-fraksi DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menyelesaikan permasalahan pasar dengan kebersamaan dan persuasif.

Ketua Fraksi Golkar Tondi Nasution mengatakan, pihaknya mendukung upaya Pemkot Metro melakukan penataan pasar dan pedagang. Semua pihak yang terlibat di dalamnya harus ada sinergitas.

“Dan kami minta, cara-cara persuasif dengan musyawarah bersama PKL itu dikedepankan,” ujar Meylinda dari Fraksi Demokrat saat paripurna pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian nota RAPBD 2018, Jumat (3/11/2017).

Tak jauh berbeda, pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan Aryanto pun meminta Pemkot Metro untuk mengukur ulang pasar yang digunakan PKL dan pengembang atau pihak ketiga.

Sementara Ria Hartini dari fraksi PDI P meminta, semua pihak harus saling bersinergi. PKL atau pedagang juga turut berkontribusi atas PAD Metro. Karenanya, cara-cara solutif yang dikedepankan.

“Permasalahan pasar ini karena perencanaan yang belum matang. Makanya ketika kebijakan penataan keluar, masalah baru timbul. Dulu tidak ada yang dagang di jalan dan trotoar. Tapi terus muncul dan berkembang,” ujar Zas Dianur Wahid dari Fraksi PKS.

Wakil Wali Kota Djohan menjelaskan, terkait masalah pasar, satu hal yang harus dipahami bersama, pro dan kontra pasti ada dalam setiap kebijakan. Tapi tujuan utama Pemkot ingin menata pasar lebih baik.

“Masukan-masukan kita terima. Kita siap lakukan pengukuran ulang lahan pasar yang dipakai pihak ketiga dan PKL. Serta rehabilitasi shoping center untuk menampung PKL dan membuat tangga jalan,” imbuhnya.

Ditambahkannya, Pemkot Metro pun akan mengedepankan komunikasi, sosialisasi, dan musyawarah dengan pedagang dan pihak-pihak terkait. Untuk membuat pasar Metro lebih rapih dan maju.

DPRD juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro memaksimalkan pemanfaatan aset-aset daerah untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan.

“Jangan sampai aset malah dipakai pihak lain. Kan ada peraturan sudah jelas. Sampai saat ini kita pun tidak tahu berapa aset yang tidak digunakan,” ujar Zas Dianur Wahid, dari fraksi PKS.

Sementara Fraksi PDI P kembali meminta Pemkot Metro untuk mendata aset-aset yang ada. Sehingga bisa diambil langkah berikutnya untuk menentukan apakah aset yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan.

“Dari dulu kita minta berapa jumlah aset sampai saat ini belum tahu. Padahal itu potensi yang bisa dimanfaatkan,” tuntas Ria Hartini, anggota Fraksi PDI P. (Adv)

 

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: