Lampung Utara – Pelaksana tugas (plt) Bupati Lampung Utara (Lampura), Sri Widodo menekankan tiga agenda utama yang akan dijalankannya selama menjadi Plt Bupati. Yakni tatakelola birokrasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilukada, dan menciptakan iklim situasi yang kondusif di daerah. Demikian diungkapkan Sri Widodo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (15/02/2018).
Hari pertama bertugas sebagai Plt Bupati Lampura, Ketua DPD Hanura Lampung ini mengaku akan tetap melanjutkan program Bupati yang dianggap baik dan membenahi yang kurang baik.
“Soal birokrasi, keuangan akan kita benahi bersama-sama. Karena tidak mungkin saya bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan masukan dari stakeholder yang ada. Kita butuh kerjasama,” ujar Widodo.
Kemudian, lanjut dia, tugas yang harus dilakukan adalah menjaga netralitas ASN dalam kancah pemilukada 27 Juni mendatang. Dia berharap ASN tidak ikut-ikutan dalam dukung mendukung salah satu paslon.
“ASN harus profesional dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat,” serunya.
Setelah itu, kata dia, pemerintah sendiri bersama-sama unsur forkopimda lainnya harus bisa menjaga dan menciptakan situasi dan iklan yang kondusif baik di birokrasi maupun di tengah-tengah masyarakat.
“Intinya saya meminta dukungan khususnya birokrasi yang harus satu visi dalam melakukan tugas pembangunan. Bukan masalah lama atau tidaknya waktu yang diberikan kepada saya akan tetapi niat tulus kita untuk membenahi, bekerja dan mengabdi demi kemajuan pembangunan,” kata Widodo.
Dia pun berjanji akan memberdayakan secara maksimal posisi-posisi jabatan strategis pemerintahan seperti Kepala Dinas, Kepala Badan dan unsur lainnya karena mereka merupakan orang-orang yang dianggap cakap, cerdas dan mampu serta bertanggung jawab melakukan tugas di bidangnya masing-masing.
Mengenai masalah dana PHO rekanan tahun 2017 lalu yang sampai saat ini belum terealisasi. Widodo mengatakan, hal tersebut masuk dalam agenda utama yang akan dibahasnya bersama unsur terkait.
“Masalah itu juga segera akan kita rapatkan. Kalo bisa dipercepat dan dipermudah kenapa harus ditahan dan lama. Kita harus cari trobosan dalam hal ini mempersingkat rentang kendali. Tidak harus secara formal. Kita sudah memilah dan mengkaji persoalan mana saja yg masuk dalam skala prioritas,” pungkasnya seraya kembali meminta dukungan semua pihak dalam menjalankan tugas pembangunan di Lampura. (Adi)
Add Comment