Ada sesuatu yang ganjil dalam amarah yang tumpah di jalan-jalan Kota Metro beberapa waktu lalu. Bukan sekadar riak politik biasa, melainkan suatu gelombang pasang yang mengusung endapan keresahan komunal. Ratusan warga yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Metro (GMPM), berhimpun di depan gedung wakil rakyat setempat. Mereka membawa spanduk, membacakan pernyataan sikap, dan meneriakkan tuntutan yang sama yakni non aktifkan Ketua DPRD yang tak lain Ria Hartini.
Di permukaan, ini adalah suatu drama politik lokal. Namun di kedalamannya, ada cermin yang retak, dan dari retakan itu memancar kegamangan sebuah zaman. Lebih dari sebulan isu itu bergulir, menggantung di udara kota yang lembap oleh desas-desus. Sebuah kebisuan institusional baik dari partai maupun Lembaga legislatif justru memperkeras suara di alun-alun hingga ke pelosok sudut Kota Bumi Sai Wawai.
Keheningan para elite menjadi kanvas bagi amarah publik untuk melukiskan wajah kekecewaan mereka. Yang dituntut bukanlah soal kebijakan yang salah arah atau anggaran yang bocor. Tuduhan yang dilemparkan ke jantung kekuasaan legislatif itu lebih mengarah dan bersifat ke personal, intim, namun dampaknya diklaim bersifat komunal seuatu “dugaan skandal” antara sang Ketua DPRD dari PDI Perjuangan dengan seorang anggota dewan lain dari Fraksi NasDem.
Isu yang lazimnya beredar di ruang privat kini diseret ke panggung publik, dituding telah “mencederai kehormatan lembaga” dan “mencoreng etika pejabat publik”. Di sinilah titik ganjil itu mulai terasa. Ria Hartini bukanlah sosok tanpa penanda prestasi modern. Ia adalah sosok Ketua DPRD, puncak karier politik di tingkat kota. Ia menyandang gelar Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Metro, sebuah cap intelektual.
Dia adalah kader sebuah partai besar yang ditempatkan di posisi puncak. Namun, semua penanda kemajuan itu seolah luruh di hadapan satu tuduhan yakni pelanggaran moral. “Kalau pemimpinnya saja tak mampu menjaga moral pribadi, bagaimana kami bisa percaya pada keputusannya untuk rakyat?” seru seorang koordinator aksi beberapa waktu lalu di depan Gedung parlemen di Jalan AH Nasution saat berorasi.
Pertanyaan ini mengartikulasikan sebuah lompatan logika yang berbahaya yaitu cacat moral pribadi secara otomatis menihilkan kapasitas dan legitimasi publik. Lebih jauh lagi, skandal ini tidak berhenti di gerbang gedung DPRD. Ia merembes keruang-ruang keluarga, menyelinap ke dalam percakapan di meja makan. Para ibu rumah tangga dilaporkan merasa cemas, takut preseden ini menjadi “pembenaran buat para suami” untuk berbuat serupa.
Para kaum Hawa khawatir nilai-nilai keluarga yang mereka junjung tinggi tergerus oleh “teladan buruk dari atas”. Isu ini, yang dipergandakan oleh media dan jejaring sosial, bahkan disebut-sebut bisa merusak karakter anak-anak. Sebuah dugaan perselingkuhan telah bermetamorfosis menjadi wabah moral, suatu kepanikan sosial. Reaksi yang begitu dahsyat dan meluas ini yang berfokus pada moralitas privat ketimbang kinerja publik, menandakan bahwa yang terusik bukanlah sekadar etika jabatan, melainkan suatu tatanan sosial yang lebih purba.
Sosok perempuan di puncak kekuasaan, ketika tersandung dalam ranah personal, tampaknya memicu kecemasan kultural yang jauh lebih dalam tentang perangender dan ketertiban. Serangan terhadap politisi laki-laki di Indonesia sering kali berkisar pada korupsi sebuah penyalahgunaan kuasa publik untuk keuntungan privat.
Namun, serangan terhadap Ria Hartini berpusat pada moralitas seksual. Ini adalah pergeseran medan pertempuran yang signifikan. Cacat yang dituduhkan padanya adalah penyalahgunaan moralitas privat yang kemudian diklaim menganulir otoritas publiknya. Ini menunjukkan adanya standar ganda yang tajam. Pengawasan yang diterapkan padanya bukan hanya pengawasan terhadap seorang politisi, melainkan pengawasan terhadap seorang perempuan, yang kehidupan pribadinya dianggap sebagai domain yang sah, bahkan utama, untuk penghakiman publik.
Sebuah portal berita yang kini tak bisa diakses pernah memuat judul yang profetik: “Menjadi Ria Hartini: Perempuan, Ketua DPRD dan Target Politik yang Tak Pernah Netral”. Judul ini sendiri adalah suatu catatan pinggir. Ia menangkap esensi dari drama ini. Apa artinya menjadi target yang “tak pernah netral”? Artinya, ia tidak pernah bisa dinilai hanya sebagai seorang pejabat. Ia dinilai sebagai simbol, suatu penanda, dan ketika simbol itu perempuan, seluruh beban sejarah, budaya, dan prasangka ikut dilekatkan padanya.
Ia adalah target yang tumbuh, moralitas, dan kehidupan pribadinya menjadi arena pertarungan politik yang sesungguhnya. Cermin di Kota Metro telah retak, dan dipecahkannya, kita tidak hanya melihat wajah seorang politisi, tetapi juga wajah masyarakat Metro yang sedang bergulat dengan bayang-bayangnya sendiri. tabik…
Add Comment