Lampung Utara – Pelaksanaan tugas (plt) Bupati Lampung Utara Sri Widodo instruksikan kepada aparatur disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan kinerja terutama di bidang pelayanan masyarakat. Dia mencontohkan, seperti pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya dan lambannya dalam proses kepengurusan izin.
“Saya instruksikan tidak berlama – lama atau berhari – hari, apalagi sampai berbulan bulan- bulan. Jangan banyak birokrasi,” tegasnya saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (4/5/2018).
Ia meminta OPD yang berkaitan dengan perizinan dapat menempatkan petugas piket untuk selalu siaga di kantor. “Jadi, jangan konsumen atau masyarakatnya yang mondar-mandir ke dinas. Jika ada berkas yang kurang, sepanjang bisa disusulkan dan bisa dipertanggungjawabkan jangan menghambat keluarnya izin. Bila perlu dalam hitungan hari selesai,” kata mantan kepala dinas kesehatan ini.
Ia berharap, pelayanan online juga dapat untuk terus ditingkatkan. “Jangan kalah dengan ojek online, taxi online. Sistem jemput bola,” ujar dia.
Pelayanan perizinan jangan sampai menimbulkan kesan lambat atau berbelit-belit, bahkan hingga pungutan di luar ketentuan perda. “Jika gratis ya, gratis. Semua yang bersifat mengambat investor harus dipangkas. Jika masih ada keluhan perizinan bisa melapor ke saya atau Sekda,” imbuhnya.
Terkait paskibraka yang sampai kini belum jelas kegiatannya karena keterbatasana anggaran, kedepanya ia selaku pemimpin menegaskan akan mendukung kegiatan Paskibraka. “Tekait dana, saya sudah meminta keuangan untuk mengalokasikan dana serta mendukung pendanaan melalui Dispora sesuai aturan. Kadispora segera mencairkan dana sebagaimana prosedur dan aturan sesegera mungkin,” kata Widodo.
Bupati juga menginstruksikan untuk segera mencairkan dana kepada Petugas kebersihan, Pol PP, Pembayaran media, Honor kebersihan, Lampu jalan, Dana Desa (DD), Operasinal Puskesmas, Oprasional Camat, Jasa Medis Dokter dan Dana Kegiatan SKPD lainnya termasuk anggaran persiapan Pilkada.
“Ini semua harus segera kita cairkan. Saya sudah intruksikan untuk dibayarkan sesuai ketentuan,” ujar Widodo.
Begitu juga dengan sertifikasi guru, ia meminta Dinas Pendidikan segera mengurus dan jika dana sudah masuk segera disalurkan. Paling lambat 3x 24 jam setelah dana masuk dari pusat dan tersedia harus disalurkan sampai yang menerima.
“Saya meminta semua aparatur di pemerintahan ini bekerja cepat, tepat dan bermanfaat. Satuan kerja agar lebih efisien dalam penggunaan dana. Dan mengajukan yg prioritas pro rakyat. Tidak lelet, lamban. Apalagi mempersulit,” tutupnya
Meski dalam kondisi kesulitan keuangan akibat pembayaran hutang di 2017, pihaknya tetap mengalokasikan anggaran kegiatan bagi pelayanan dan pembangunan secara maksimal. (Adi)
Add Comment