Metro – Warga kurang mampu di Kelurahan Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat mengeluhkan proses pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui dinas Sosial (Dinsos).
Seperti diutarakan Aprina warga 22 Gang Harapan, Kelurahan Hadimulyo Barat yang mempertanyakan bantuan PKH tersebut diperuntukan bagi siapa. Pasalnya, sebagai keluarga prasejahtera dan masih memiliki anak SD, ia tidak pernah mendapatkan bantuan PKH.
“Anak saya masih sekolah SD dan saya hanya bekerja di buruh di rumah makan, sehingga pengasilan hanya cukup untuk makan. Penerima bantuan lain, ada yang mempunyai rumah yang layak, bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan bantuan PKH. Jadi tolong Bapak Walikota Metro dan Bapak Presiden Jokowi dapat melihat kami,” ungkap Aprina, Jumat (4/5/2018).
Ini tidak adil, kata Aprina, masyarakat yang miskin termasuk dirinya malah tidak menerima bantuan PKH. Sementara mereka yang lebih kaya, malah dapat bantuan PKH.
”Ini jelas tidak adil. Makanya saya protes dan minta, agar Dinas Sosial Kota Metro dapat mendata kembali, mana yang berhak menerima bantuan PKH ini,” keluhnya.
Ia tidak tahu, kenapa keluarga yang tergolong mampu dibanding dirinya malah mendapatkan bantuan tersebut. “Kalau bantuan itu untuk keluarga yang mempunyai anak usia sekolah, saya juga punya. Tapi kenyataanya saya tidak mendapatkan bantuan itu,” pungkasnya.
Terpisah, Direktur Executive Masyarakat Transparan Institute (Matta – Institute) Kota Metro, Yudha Saputra menegaskan, poses seleksi calon penerima PKH seharusnya dievaluasi kembali. Menurutnya, para petugas pengumpul data atau yang menetukan layak tidak seseorang mendapatkan bantuan PKH, sebagian besar tidak mengacu pada aturan yang ada.
”Tetapi pemilihan penerima bantuan PKH lebih pada hubungan kekeluargaan, pertemanan, orang yang sejalan dengan pemerintah atau bekas tim suksesnya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan penerima PKH di 22 Hadimulyo Barat salah sasaran,” tutupnya. (red)
Add Comment