Advertorial Lampung Tengah

Bupati: RKPD 2020 Lamteng, Fokus Pada SDM, Ekonomi dan Infrastruktur

Bupati Lamteng Loekman dalam penyampaian musrenbang RKPD 2020 di Nuwo Balak Gunung Sugih. (Mozes)

LAMPUNG TENGAH – Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), tetap diprioritaskan pada peningkatan kwalitas sumber daya manusia (SDM), ekonomi masyarakat, dan kwalitas infrastruktur.

“Saya berharap, dalam RKPD tahun 2020 ini, tetap diprioritaskan pada
peningkatan kwalitas SDM, ekonomi masyarakat, dan kwalitas infrastruktur,” harap Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, Kamis (21/3/2019).

Dikatakannya, Musrenbang adalah forum seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lamteng, untuk bermusyawarah dan mensepakati Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Salah satu tahapan yang harus dilakukan, dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD tahun 2020.

“Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan utama, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih belum optimal, masalah stunting dan pengentasan kemiskinan. Termasuk juga produksi dan pemasaran hasil pertanian ditingkat petani, yang belum maksimal,” paparnya.

Menurutnya, masih banyaknya kondisi infrastruktur, yang kondisinya perlu peningkatan dan perbaikan. Pembenahan birokrasi menuju E-Government, serta peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai.

“Kondisi keamanan dan ketertiban, serta potensi konflik sosial, yang perlu dijaga bersama. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) belum maksimal, peningkatan kualitas hidup lingkungan masyarakat,” tambahnya.

Peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan keamanan dan ketertiban, persatuan dan kesatuan, serta gotongroyong. Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Dengan prioritas tersebut secara bertahap, diharapkan dapat mewujudkan Lampung Tengah, sebagai lumbung pangan yang aman, maju, sejahtera dan berkeadilan,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus dilakukan proses perencanaan yang sinergi, antara pemerintah daerah, propinsi dan pusat, serta harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah, DPRD dan Dunia Usaha. (Adv)

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), tetap diprioritaskan pada peningkatan kwalitas sumber daya manusia (SDM), ekonomi masyarakat, dan kwalitas infrastruktur.

“Saya berharap, dalam RKPD tahun 2020 ini, tetap diprioritaskan pada
peningkatan kwalitas SDM, ekonomi masyarakat, dan kwalitas infrastruktur,” harap Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, Kamis (21/3/2019).

Dikatakannya, Musrenbang adalah forum seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lamteng, untuk bermusyawarah dan mensepakati Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Salah satu tahapan yang harus dilakukan, dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD tahun 2020.

“Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan utama, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih belum optimal, masalah stunting dan pengentasan kemiskinan. Termasuk juga produksi dan pemasaran hasil pertanian ditingkat petani, yang belum maksimal,” paparnya.

Menurutnya, masih banyaknya kondisi infrastruktur, yang kondisinya perlu peningkatan dan perbaikan. Pembenahan birokrasi menuju E-Government, serta peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai.

“Kondisi keamanan dan ketertiban, serta potensi konflik sosial, yang perlu dijaga bersama. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) belum maksimal, peningkatan kualitas hidup lingkungan masyarakat,” tambahnya.

Peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan keamanan dan ketertiban, persatuan dan kesatuan, serta gotongroyong. Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Dengan prioritas tersebut secara bertahap, diharapkan dapat mewujudkan Lampung Tengah, sebagai lumbung pangan yang aman, maju, sejahtera dan berkeadilan,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus dilakukan proses perencanaan yang sinergi, antara pemerintah daerah, propinsi dan pusat, serta harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah, DPRD dan Dunia Usaha. (Adv)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: