Dinas PU Abaikan Kunjungan Resmi Komisi I

METRO – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro terkesan mengabaikan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah dua kali kunjungan kerja (Kunker) Komisi I tidak pernah bisa menemui Kepala Dinas dan Sekretaris yang tidak ada ditempat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro Nasrianto Effendi mengatakan, Komisi I DPRD Metro mendatangi Dinas PU dan Tata Ruang untuk melakukan evaluasi perda. Namun, baik Kepala Dinas maupun Sekretaris tidak ada ditempat tanpa pemberitahuan. Padahal, DPRD sebelumnya sudah mengirimkan surat perihal kedatangan Komisi I.

“Kita kan memang sedang melaksanakan evaluasi perda. Kita hari Selasa (3/10/2017) sudah mendatangi Dinas Kominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian Satpol PP. Nah, di dinas itu kita diterima dengan baik. Tetapi ketika kami ke Dinas PU dan Tata Ruang tidak ada orang, yah kalau hari itu kami masih bisa maklumi karena sudah sore hari. Tetapi hari ini (Rabu 3/10/2017) kami datang kesana lagi kadis nya juga tidak ada ditempat,” jelasnya.

Komisi I DPRD Kota Metro datang ke Dinas PU dan Tata Ruang hanya diterima oleh salah satu staf. Namun, ketika ditanya kepala dinas staf tersebut mengaku tidak tahu.

“Dan tadi juga salah satu staf nya, yang bernama Nataliana. Dia sebagai Kasi Keuangan mengaku sudah memberitahukan ke kepala dinas soal kedatangan Komisi I. Inikan berarti kepala dinasnya sudah tahu,” terangnya.

Seharusnya, lanjut Nasrianto, jika kepala dinas tidak bisa menemui bisa bisa memberitahukan kepada Komisi I. Sebab, Komisi I datang membawa lembaga bukan pribadi.

“Sewaktu Hari Selasa (2/10/2017) itu kita sudah beritahukan ke kepala dinas melalui sambungan telepon katanya siap. Seharusnya mereka standby, kemudian Hari Rabu (3/10/2017) mereka tidak memberikan pemberitahuan sama sekali. Kan kalau memang tidak bisa hadir, bisa mengirimkan surat resmi. Karena kami datang itu resmi karena sebelumnya sudah mengirim surat,” paparnya.

Komisi I akan melaporkan hal ini ke Ketua DPRD Kota Metro soal tidak adanya kepala dinas saat evaluasi perda.  “Ya nanti kita lihat apakah kita mau ke sana lagi atau nanti akan kita panggil Dinas PU dan Tata Ruang,” tukasnya. (Ga)