Metro News

Dukung Buruh, DPRD Metro Tolak RUU Cilaka

Wakil Ketua II DPRD Metro Ahmad Kuseini berdiri di atas mobil pendemo membacakan peryataan dukungan terhadap penolakan RUU Cilaka. (Red)

METRO – DPRD Kota Metro mendukung penolakan buruh menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dalam konsep Omnibus Law yang tengah digodok pemerintah.

Dukungan tersebut dalam bentuk penandatanganan kesepakatan penolakan RUU disela demo yang digelar Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Cabang Kota Metro, di Gedung DPRD setempat, Kamis (13/2/2020). Dukungan tersebut ditandatangani Wakil Ketua II DPRD Kota Metro Ahmad Kuseini.

“Melihat dan membaca beberapa poin tadi, DPRD sepakat untuk menolak RUU tentang Cilaka,” tegasnya di depan para pendemo.

Dalam aksinya, pendemo menilai bahwa RUU tersebut akan menciptakan flesibelitas pasar tenaga kerja. Dengan adanya sistem tersebut maka akan berdampak pada tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT) bagi pekerja. Mengingat dengan adanya aturan tersebut maka semua jenis pekerjaan bisa di-outsorsing.

“Dengan adanya aturan ini juga menghilangkan upah minimum. Karena RUU ini menghendaki upah per jam yang akan membuat jam kerja lebih fleksibel, sehingga merugikan kaum buruh apabila tidak dapat bekerja karena sakit, cuti melahirkan dan lainnya,” ujar Susilo perwakilan buruh.

Dengan disusunnya RUU tersebut juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan pesangon. Karena dalam aturan tersebut jika terjadi PHK maka akan akan diberikan tunjangan PHK yang besarannya mencapai 6 bulan upah. Tentu ini akan jauh berbeda dengan pesangon yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Selanjutnya, RUU tersebut juga dinilai membuat lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi tenaga kerja asing unskill. Kemudian adanya penghapusan pidana ketenagakerjaan dan jaminan sosial terancam hilang.

“Jaminan sosial ini terancam hilang karena sistem kerja yang fleksibel. Tidak hanya itu, tanpa adanya sanksi pidana pengusaha juga akan ogah membayarkan dan mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (Red)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: