News Tulang Bawang Barat

Gelar Paripurna, DPRD Tubaba Bahas 10 Raperda Usulan Eksekutif dan Legislatif

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat gelar rapat Paripurna pembicaraan tingkat II atas 10 Raperda Tahun 2017. (Roby)

Tulang Bawang Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat gelar rapat Paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II atas 10 Raperda Tahun 2017 di Gedung DPRD setempat, Rabu (22/11/2017).

Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Busroni SH dan dihadiri seluruh anggota DPRD Tubaba. Juga hadir Bupati Tubaba Umar Ahmad, Wakil Bupati Fauzi Hasan, Sekdakab Herwan Sahri, Kapolsek Tumijar, Dandim dan seluruh OPD dan Camat se-Tubaba.

Bupati Tubaba Umar Ahmad, SP dalam sambutanya menyampaikan ‎kesepuluh Raperda dimaksud meliputi 8 (delapan) Raperda yang diajukan oleh jajaran eksekutif dan 2 (dua) Raperda merupakan Usul Inisiatif DPRD Tulang Bawang Barat.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran DPRD Tulang Bawang Barat yang telah berkenan melakukan pembahasan atas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami ajukan beberapa waktu lalu, dan pada hari ini dicapai kata sepakat untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” katanya.

Menurutnya, dicapainya kesepakatan untuk mengesahkan 8 (delapan) Raperda itu tentu didasari pandangan yang sama tentang perlunya produk-produk hukum daerah guna menunjang kesinambungan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan publik di Bumi Ragem Sai Mengi Wawai.

Adapun delapan raperda itu diantaranya ‎Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Tentang Pembentukan Tiyuh, ‎Raperda Tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, ‎Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Lalu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017—2022.‎

Selain delapan Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami kemukakan di atas, Rapat Paripurna DPRD pada hari ini juga mengesahkan 2 (dua) Raperda yang merupakan Usul Inisiatif DPRD Tulang Bawang Barat diantaranya Raperda tentang Standar Pelayanan Publik dan Raperda tentang Mekanisme Konsultasi Publik.

“Perlunya raperda ini, kita ketahui bersama bahwa dalam tata pemerintahan yang baik, partisipasi publik akan menjadi parameter bagi terlaksananya demokratisasi di daerah,” jelasnya.‎

Raperda ini akan menjadi salah satu landasan hukum untuk mewujudkan sinergisitas kemitraan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik serta untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel (good governance), baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik.

“Kemudian, disamping itu diharapkan keberadaan Peraturan Daerah ini akan mampu meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik,” pungkasnya. (Roby)

 

IKLAN

iklan lambar

IKLAN POLITIK

iklan road to senayan

DAPATKAN PROFIT JUTAAN RUPIAH

IKLAN

iklan lambar-001

IKLAN

iklan lambar-001

IKLAN

iklan HUT lambar

IKLAN

iklan lambar dishub