Lampung Utara News

Kejaksaan Mulai Telusuri Temuan BPK di DPRD Lampura

Kasi Intelijen Kejaksaan Lampung Utara, Hafiezd saat dikonfirmasi terkait pemanggilan Sekertaris Dewan, Adrie. (Adi/Yono)

LAMPUNG UTARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara (Lampura) memanggil Sekretaris DPRD Lampura Adrie. Pemanggilan tersebut untuk mengali informasi beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga bermasalah.

Kasi Intelijen Kejari Lampura Hafiezd menerangkan, pemanggilan tersebut untuk menggali informasi, agar dapat diketahui secara pasti dugaan permasalahan anggaran DPRD juga seperti apa sistem pencairan di BPKAD Lampura.

”Kami belum bisa bicara lebih jauh, karena masih dalam tahap pengumpulan data serta informasi,” ungkapnya, Kamis (13/2/2020).

Pengumpulan data yang dimaksud, lanjut dia, dengan menggali informasi atau mewawancarai sejumlah pejabat di sekretariat DPRD. ”Sudah ada yang kita wawancarai,” katanya.

Menurut Hafizd, tidak menutup kemungkinan sejumlah pejabat Sekretariat DPRD Lampura akan kembali dipanggil untuk dimintai keterangan. ”Masih ada yang akan kami panggil lagi,” tukasnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Lampura Adrie membantah adanya persoalan pada pengelolaan anggaran 2017. Karena pihaknya telah menyelesaikan beberapa tahapan terkait persoaan itu.

”Nggak ada masalah,” singkatnya melalui sambungan telepon dan mengaku sedang berada di Jakarta.

Dilansir dari beberapa pemberitaan media, Sekretaris DPRD Lampura Adrie setiap tahun sejak 2017 ada sistem pengganggaran yang bermasalah. Akibatnya, BPK menemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran hingga miliar rupiah.

Temuan tersebut berada di dalam dua item, pertama berlebihnya anggaran perjalanan dinas hingga Rp 600 juta. Kedua anggaran tunjangan komunikasi, insentif, dan reses pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 767 Juta, sehingga Sekretariat DPRD diminta untuk memulangkan ke kas daerah.

Anggaran tersebut menjadi temuan BPK karena adanya kesalahan perencanaan penganggaran 2017 oleh regulasi peraturan tidak sesuai keadaan daerah. Mengacu pada PP Nomor 18 tahun 2017 dan menyusul dengan menggunakan regulasi Peraturan Menteri Nomor 62 tahun 2017.

Tahun 2018, unsur pimpinan termasuk 45 anggota DPRD ada yang memiliki utang negara sebesar Rp15 juta lebih per orang. Hutang tersebut berasal dari pencairan pembayaran perjalan dinas daerah. Menurut Adrie, hutang tersebut akibat kesalahan perhitungan oleh Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

“Ada sekitar Rp200 juta belum terbayar. Beberapa anggota DPRD sebagian memulangkan dengan cara tunai atau non tunai, meski ada yang sudah tidak duduk di DPRD tahun 2019,” ujar Adrie. (Adi/Yono)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: