METRO – Komisi II DPRD Kota Metro menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerintah daerah mempertahankan peningkatan layanan kesehatan. Dua program unggulan, Universal Health Coverage (UHC) dan Bawa KTP Dilayani (BKD), dinilai harus tetap berlanjut demi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Ancilla Hernani, menyatakan bahwa keberlanjutan program tersebut menjadi prioritas yang harus dikawal hingga 2029. Menurutnya, capaian UHC yang telah melampaui 100 persen perlu terus dijaga, bahkan ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas layanan.
“Universal Health Coverage yang sudah mencapai lebih dari 100 persen itu harus tetap dipertahankan. Atau jika perlu, kuantitas dan kualitas pelayanannya mesti ditingkatkan,” kata Ancilla, Rabu (12/3/2025).
Menurut dia, wakil rakyat di Komisi II DPRD Kota Metro telah menyepakati, bahwa program tersebut menjadi salah satu prioritas yang harus dikawal, hingga masa tugas mereka berakhir pada 2029 mendatang.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu juga berharap, kepemimpinan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Rafieq Adi Pradana dapat bersinergi dengan legislatif, untuk mempertahankan berbagai pencapaian yang telah diraih.
Ancilla menegaskan, kerja sama antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menjaga keunggulan Kota Metro, khususnya di bidang kesehatan. “Kami optimis dengan kepemimpinan yang baru. Kami berharap, Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa bekerja sama dengan DPRD untuk memastikan program-program unggulan tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.
Politisi partai besutan Megawati Soekarno Putri itu menilai, bahwa prestasi yang telah dicapai selama pemerintahan sebelumnya, seperti pengakuan sebagai Kota Sehat dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, harus terus dilanjutkan. “Jika program-program ini tidak dilanjutkan, tentu sangat disayangkan. Justru kalau bisa, harus ditingkatkan agar Kota Metro semakin maju dalam sektor kesehatan,” ujarnya.
Selain mempertahankan program yang ada, DPRD juga berharap Kota Metro dapat mempertahankan status RSUD Jenderal Ahmad Yani yang menjadi pusat rujukan rumah sakit bagi daerah sekitarnya. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Kota Metro diharapkan dapat menjadi kota dengan layanan kesehatan terbaik di Provinsi Lampung, sekaligus menjadi penunjang rumah sakit di Bandar Lampung.
“Kami ingin melihat Kota Metro menjadi rujukan layanan kesehatan di Lampung. Ini bukan hanya mimpi, tetapi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama dengan kerja keras dan komitmen yang kuat,” tutup Ancilla.
Dukungan penuh dari DPRD menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan kebijakan kesehatan di Kota Metro. Dengan kepemimpinan yang baru, harapan besar masyarakat adalah melihat peningkatan layanan kesehatan yang lebih merata, mudah diakses, dan berkualitas tinggi.
Terpisah, Pemkot Metro melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengaku akan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Dua program unggulan, yaitu Universal Health Coverage (UHC) dan Bawa KTP Dilayani (BKD), dipastikan tetap berjalan. Program ini dinilai berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinkes Kota Metro, Eko Hendro Saputra, menegaskan UHC dan BKD merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan akses kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh warga. Menurutnya, program ini benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
“Program ini sangat bagus, karena langsung menyentuh masyarakat. Warga yang tidak mampu kini tidak perlu khawatir soal biaya berobat karena jaminan kesehatannya sudah tercover,” kata Eko saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (17/3/2025).
Dengan adanya program ini, setiap warga Kota Metro hanya perlu membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjamin hak kesehatan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Masyarakat di Kota Metro dijamin 100 persen. Cukup bawa KTP, berobat gratis untuk semua warga,” tegasnya.
Menurut Eko, keberhasilan UHC dan BKD tidak lepas dari komitmen kuat Pemkot Metro dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif. Program ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan dukungan legislatif yang terus memperjuangkan kebijakan prorakyat.
“Ini adalah keberhasilan bersama, baik dari eksekutif maupun legislatif. Komitmen ini akan terus kami jaga demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Metro,” jelasnya.
Kepala Dinkes Kota Metro juga memastikan bahwa masyarakat tidak perlu lagi merasa cemas saat membutuhkan layanan kesehatan. Pemerintah telah menjamin bahwa setiap warga akan mendapatkan perawatan medis hanya dengan menunjukkan KTP.
Selain itu, Eko menegaskan bahwa koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program kesehatan ini akan terus diperkuat. Kebijakan prorakyat akan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan di Kota Metro.
“Bukti nyata dari dukungan antara pemerintah dan DPRD terlihat dari anggaran untuk program UHC. DPRD sangat mendukung penuh program ini, karena mereka memahami pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat,” tambahnya.
Terakhir, Eko mengapresiasi DPRD Kota Metro yang selalu mendukung program-program kesehatan yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah dan DPRD akan menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan di Bumi Sai Wawai. (Adv)
Add Comment