METRO – Pemerintah Kota Metro kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kali ini Musrenbang digelar oleh Kelurahan Yosomulyo, di Aula Kelurahan setempat, Rabu (05/02/2025).
Musrenbang di Kelurahan Yosomulyo mengusung tema “Penguatan Infrastruktur untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini dipilih untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Musrenbang dihadiri Wali Kota Metro, Wakil Wali Kota Metro, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat Metro Pusat, Lurah Yosomulyo, serta perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga pemerintahan.
Dalam sambutanya, Wali Kota Metro dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG., menerangkan, saat ini lahan pertanian di Kota Metro sangat berkurang. Tercatat, di 2014 ada 432 hektare lahan pertanian, padahal dahulu lahan pertanian di Bumi Sai Wawai mencapai 2.948 hektare.
”Ketahanan pangan itu penting, bapak Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa ketahanan bangsa yang besar dia mempunyai ketahanan pangan, yang lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, ” katanya.
Ia menimpali, bahwa terakhir adalah efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan, karenanya anggaran tertinggi Kota Metro hanya mencapai satu triliun lebih lima puluh miliar rupiah. “Mulai di 2021, 2022 saya kira ini menjadi perhatian kita semua, dengan mendukung bersama pembangunan di 2025 ini dan selanjutnya kita menginginkan Metro menjadi Kota yang baik,” pungkasnya.
Didalam laporannya Lurah Yosomulyo Eko Triono juga mengatakan, dari jauhnya angka PBB Kelurahan Yosomulyo dirinya akan melakukan pendekatan ke pamong setempat guna memberikan pemahaman agar taat membayar pajak.
“Untuk prioritas pembangunan di 2026 salah satunya penambahan lahan TPU di tanah Pemerintah kemudian Jalan Tani di RW 14, selanjutnya ada pembangunan drainase di Jalan Cempaka 1 sampai 12 termasuk di Jalan Rekontruksi, Jalan Pingled,” ujarnya.
la menuturkan, hal-hal yang menjadi kendala PBB Kelurahan Yosomulyo, adanya NOP ganda yang akan diverifikasi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).
“Kemudian yang kedua adanya wajib pajak yang setelah ada transaksi jual beli pamong tidak tau kemudian patuknya masih atas nama yang lama, petuknya tidak bisa diserahkan karena pemiliknya tidak tau dari pihak kolektor dan RT dalam hal ini,” tuturnya.
Eko menyampaikan, di Yosomulyo terdapat area persawahan yang wajib pajaknya merasa keberatan dengan nominalnya. “Sehingganya kami melakukan koordinasi dengan pamong untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak,” ucapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa Yosomulyo kekurangan lahan pertanian yang disebabkan oleh semakin banyaknya penambahan lahan permukiman. “Alih fungsi dari lahan pertanian menjadi permukiman, dalam hal ini kalau di 2023 sebelumnya 113,7 sekarang yang diverifikasi sama pihak DKP3 103,0 tapi untuk luasan diverifikasi itu dari DKP3,” katanya.
Sementara itu guna menyikapi kurangnya lahan pertanian Lurah Yosomulyo akan melakukan sosialisasi terhadap petani untuk mempertahankan pertaniannya. “Ada perumahan PNS, perumahan griya pesona alam 1 dan 2, ada perumahan yang dibangun secara personal,” lanjutnya.
Selain itu, Kelurahan Yosomulyo juga memiliki kawasan zona merah yang tidak boleh dialih fungsikan. “Lp2b ada yang masih aman karena mereka tetap verifikasi dulu sebelum alih fungsi itu wajib hukumnya, dan kalau sudah zona merah tidak boleh dialih fungsikan,” jelasnya. (Adv)
Add Comment