Tabikpun.com – Pemilihan umum pada tahun 2024 sedang ramai diperbincangkan dan merupakan momen yang sangat kita nanti-nantikan dalam perjalanan demokrasi oleh masyarakat Indonesia, yang pastinya bakal disambut dengan penuh antusias, sehingga para caleg pun siap untuk memperebutkan kursi kemenangan.
Selain itu, kelancaran Pemilu pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar tentunya adanya dorongan dari panitia KPPS yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di daerah masing-masing, agar berjalannya pemungutan suara tentunya harus memiliki Ketua KPPS yang jujur dan amanah dalam segi apapun.
Menyongsong Masa Depan Pemilu yang Berkeadilan
Membangun sebuah perilaku yang jujur,amanah, dan bertanggung jawab adalah sesuatu yang sangat amat baik bagi seorang ketua. Namun, tidak semua ketua memiliki sikap seperti itu.
Dalam membangun masa depan yang adil terhadap pemilu pentingnya kita membangun komunikasi terhadap ketua dan anggota begitu pula sebaliknya, hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap sebuah kegiatan.
Membangun komunikasi terhadap ketua sebaiknya kita sebagai anggota berhak memberikan aspirasi atau pendapat untuk berjalannya Pemilu yang adil.
Pada beberapa waktu yang lalu, banyak sekali hal yang sedang ramai diperbincangkan salah satunya adalah anggaran KPPS yang tidak sesuai, salah satunya adalah kasus dari Daerah Yogyakarta, dimana anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pihak jajaran KPU RI telah melakukan pengecekan terhadap adanya dugaan pemotongan anggaran pelantikan KPPS yang beredar di media sosial tepatnya di Kabupaten Sleman, Daerah (DIY).
Memberikan Kesenjangan Anggaran Demi Kesejahteraan KPPS
Kesenjangan anggaran untuk mensejahterakan KPPS adalah sebuah langkah yang tidak hanya penting, namun dapat memperkuat pondasi demokrasi di Indonesia. Dalam sebuah struktur KPPS pastinya setiap daerah memiliki seorang ketua untuk memimpin anggota KPPS lainnya.
Dengan hal tersebut sebaiknya ketua dapat memberikan transparansi anggaran dari pusat untuk dijelaskan kepada anggota agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap anggaran KPPS.
Kemudian, ketika ketua tidak memberikan dan menjelaskan transparansi dana sebaiknya sebagai anggota memiliki sifat yang krisis dalam hal apapun, dikarenakan anggota memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Mengambil langkah-langkah tersebut adalah cara untuk mengatasi kesenjangan anggaran demi kesejahteraan Anggota KPPS.
Memahami Pengelolaan Anggaran KPPS yang Tepat
Memahami pengelolaan anggaran KPPS yang tepat adalah suatu kunci untuk memastikan integritas dan kesejahteraan penyelenggara pemungutan suara yang bertugas. Semua tahapan pengeluaran dana, mulai dari alokasi awal hingga akhir penggunaanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka kepada anggota maupun publik sekitar.
Selain itu, memahami pengelolaan juga harus paham terhadap aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan anggaran panitia KPPS harus lebih efektif dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi mendukung kelancaran proses Pemilu yang adil.
Penulis : Agung Prayuda
Jurusan: Komunikasi, IPB
Add Comment