Bandar Lampung News

Soal Sanksi Vaksin, Anggota DPRD Provinsi Ini Lebih Sepakat Sanksi Pembatasan Pelayanan

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Mikdar Ilyas. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Berdasar Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021, warga yang menolak mendapat vaksinasi Covid-19 akan mendapat sanksi administrasi. Diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, hingga mendapat sanksi berupa denda. Hal ini, tentunya mendapat respon pro dan kontra dari kalangan wakil rakyat di Lampung.

Seperti yang diutarakan Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, yang menyatakan tidak setuju adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat umum.

“Lebih baik masyarakat diberikan sanksi hukum dengan sewajarnya seperti pembatasan pelayanan publik,” kata Mikdar dilansir dari Suluh.co, Selasa (23/2/2021).

Pelayanan publik yang dimaksud, jika keluar kota atau ke rumah sakit harus membawa kartu Covid-19. Selanjutnya, lebih baik pemerintah juga memperioritaskan sosialisasi dari vaksinasi ini guna menciptakan kesadaran masyarakat umum bahwa vaksin Covid-19 itu sangat penting.

“Kalau bantuan sosial itu benar-benar ditarik, maka tingkat kriminalitas akan naik. Sebab, banyak dari masyarakat yang terbantu oleh bansos,” tukas Mikdar.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan, tidak ada korelasinya antara bansos dan vaksin. Sebab bansos dilihat dari sisi kemanusiaan.

“Lebih baiknya melakukan pembatasan-pembatasan pelayanan publik saja,” harap dia.

Diketahui, vaksinasi Covid-19  untuk masyarakat umum akan digelontorkan pada akhir bulan April atau awal bulan Mei mendatang.

Penerima vaksin akan menerima undangan melalui SMS dan untuk mekanisme pemberian vaksin Covid-19 bagi masyarakat umum disebut akan sama dengan tenaga kesehatan.

Selain itu sanksi bagi penolak vaksin itu sendiri tertuang dalam Pasal 13A ayat (4)  Perpres nomor 14 tahun 2021 berbunyi sebagai berikut:

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda. (Red)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: