Lampung Utara – Minimnya anggaran yang ada membuat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terancam gagal membayarkan hak rekanan. Menurut plt Bupati Lampura Sri Widodo, pembayaran tahap pertama atau Provisional Hand Over (PHO) bagi para kontraktor, dapat dipastikan tidak ada realisasi hingga akhir Lebaran Idul Fitri 2018.Semua itu terkendala, karena minimnya sumber dana yang masuk ke pemerintah daerah setempat.
“Ow, tidak bisa (dibayarkan PHO sebelum lebaran). Semua akan berguyur terus (dibayar), karena 2017 itu ada banyak yang harus dibayar,” ucapnya saat dikonfirmasi saat keluar ruangannya, Senin (21/5/2018).
Ketika dipertegas pembayaran sebelum penyerahan jabatan ke Bupati non aktif Agung Ilmu Mangkunegara dia menyatakan ‘tidak mungkin’. Sri Widodo berpendapat, jika APBD yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu diibaratkan semacam kantong sumber dana, dimana ketika kantong itu terisi anggaran maka anggaran itu yang akan dipergunakan untuk masyarakat.
“Ini semacam kantong kantong (anggaran), bukan berarti setelah ketok palu, dana itu tersedia. Manakala masuk ke situ (kantong anggaran) kita tanya ke rakyat boleh tidak dipakai, jika boleh kita menunggu uang itu yang akan kita belanjakan. Kalau belum masuk gimana,” ucapnya.
Masih kata dia, bahwa ada banyak sumber anggaran di 2017 yang masuk, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DHB) dn lain sebagainya. Dimana anggaran itulah yang akan dipergunakan untuk menutupi kurang sakit di 2017 lalu.
“Bermacam-macam, ada PAD, DAK, DBH, DAU, mana yang masuk akan kita alokasikan. Sekarang kita menunggu dana-dana itu,” jelasnya.
Selama menjabat sebagai Plt Bupati hampir selama 3 bulan ini, Sri Widodo mengaku stres karena harus menanggung beban di 2018 dan membereskan hutang di 2017.
“Perlu dipahami, saya di 2018 melaksanakan 2018 dan menanggung beban di 2017, itu yang menjadi problem. Bukan menyita tenaga lagi, stres ini,” ujarnya seraya meninggalkan dengan menaiki kendaraanya.
Diketahui, sisa anggaran yang harus dibayarkan bagi puluhan kontraktor di Lampung Utara, mencapai Rp 118 Milyar. Dimana sampai saat ini diduga kuat belum ada alokasi pembayaran dari Pemerintah Daerah Lampung Utara kepada pihak rekanan tersebut. (Adi)
Add Comment