Metro OPINI

Syahwat Politik Pilkada Kota Metro Ditengah Pandemi

Misaf Khan, Pewarta Tabikpun.com wilayah Kota Metro. (Red)

Oleh: M. Misaf Khan

Rencana Kota Metro menerapkan New Normal life merupakan keputusan yang dilema Pemkot setempat. Pasalnya, hal tersebut terjadi lantaran adanya satu pasien (45), berjenis kelamin wanita, warga Kecamatan Metro Pusat yang baru-baru ini dinyatakan positif terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bicara soal dampak, secara langsung masalah ini juga tentu sangat berdampak pada seluruh masyarakat, terutama dalam segi upaya penuhi kebutuhan sehari-hari. Harapan masyarakat bisa beraktifitas normal seperti berdagang, bahkan yang menjadi krusial urusan dalam menimba ilmu di sekolah. Tak hanya itu, aktivitas kantoran pun  terancam urung.

mirisnya, tak lama dari informasi adanya kasus baru positif Covid-19 tersebut, terdapat info baru tentang Kota Metro yang telah dinobatkan sebagai wilayah zona hijau. Masalah pandemi Covid-19 sudah berjalan lebih dari setengah tahun hingga tak dipungkiri membawa dampak krisis dari berbagai lini sektor.

Secara global, tentu banyak perusahaan raksasa gulung tikar, rakyat kelaparan, buruh di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara besar-besaran, dan pengangguran juga kian menumpuk. Tragedi semacam ini menjadi tantangan baru bagi Pemerintah seluruh dunia dalam mengorganisir wilayahnya masing-masing.

Bukan hanya berfikir tentang upaya memenuhi hak masyarakat di tengah problem kompleks yang menerpa, namun lebih kepada aksi nyata yang sangat berdampak positif dirasakan warga. Negara memiliki kewajiban menjamin setiap hak masyarakat di tengah penanggulangan Covid-19, yang mana dalam setiap langkah kebijakannya bisa berjalan efektif menjamin keberlangsungan hidup warga.

Seperti tertuang pada Pasal 55, UU No. 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah, bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar warga hingga makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah. Maka perlu adanya skala prioritas anggaran negara, sehingga secara hitungan matematis memiliki ruang pembiayaan cukup.

Pemerintah harus fokus dan berhati-hati dalam menetapkan kebijakan, karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema Lex), maka wajib hukumnya menyusun kebijakan dengan baik dan benar demi mendukung kelangsungan hidup warga. Banyak hal perlu disiasati dalam menjalankan segala kebijakan tersebut, diantaranya soal pengaman sosial harus bisa memastikan penerima sesuai dengan kriteria dengan basis data yang jelas.

Belum masuk ke arah manajemen yang baik, sejumlah rentetan masalah satu persatu pun bermunculan. Dilansir dari berbagai sumber pemberitaan penanganan Covid-19 di Kota Metro, didapati bahwa banyak serapan anggaran diduga tidak efektif dan terkesan lamban. Terhitung dari 9 Maret 2020, Pemkot Metro melalui Dinas Sosial (Dinsos) belum tuntas mendistribusikan Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 400 ribu kepada warga terdampak Covid-19.

Bantuan yang bersumber dari APBD sebesar Rp 4,4 miliyar tersebut rencananya akan didistribusikan kepada 3.630 KK di Kota Metro, dan baru tersalurkan sekitar 169 KK dengan serapan anggaran sebesar Rp65,600.000. Hingga akhir Juni 2020, besaran anggaran Bansos baru terserap sekitar Rp1,3 miliyar.

Tidak berhenti di situ, pihak Dinsos menerangkan bahwa hari ini baru memasuki bulan kedua dan terus melakukan verifikasi data penerima Bansos. Upaya pemerintah dalam menyangga kebutuhan masyarakat di tengah pandemi terbagi menjadi beberapa jenis bantuan, diantaranya bantuan Pendamping Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, BLT Kementerian Sosial (Kemensos), BLT Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sembako Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sembako APBD.

Masalah lainnya muncul di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Yani Kota Metro berupa insentif tenaga medis yang belum juga cair. Dalam struktural penanganan Covid-19, tenaga medis merupakan ujung tombak dari penanganan pandemi, ia adalah pihak yang bersinggungan langsung dengan pasien dan beririsan langsung dengan risk terbesar berupa tertular wabah hingga nyawa taruhannya. Namun jerih payah tersebut terkesan dianggap sebelah mata dengan mandeknya pembayaran insentif kepada para tenaga medis di Kota Metro.

Dikatakan Kadis Kesehatan, Pemkot telah menganggarkan Rp10 miliar dari total anggaran Covid-19 Kota Metro sebesar Rp46 Miliar, dengan besaran rincian nominal insentif tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan (Kemenkes) sebagai berikut; Dokter spesialis penyakit dalam perbulan Rp15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta, perawat maupun bidan Rp7,5 juta dan tenaga kesehatan lainnya sekitar Rp5 juta perbulan.

Sedikitnya, masalah terakhir ada pada penanganan tim Gugus Tugas Kota Metro yang kurang tegas mengatur titik pintu masuk kota. Padahal dengan anggaran Rp46 miliar, Pemkot dapat lebih leluasa memaksimalkan penjagaan dengan memberdayakan masyarakat di sekitar perbatasan, sehingga sterilisasi di setiap titik pintu masuk dapat berjalan secara masif, efisien dan tidak ada lagi alasan kurangnya persiapan SDM untuk penjagaan pos pintu masuk.

Belum lagi keterlibatan TNI, Polri hingga Selebgram yang terus berjuang sepenuh hati dalam menertibkan warga dan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan, upaya mereka seolah terkesan sia-sia karena di waktu yang sama pintu masuk tempat hiburan melompong terbuka. Dari rentetan masalah penanganan Covid-19 di Kota Metro sebelumnya, dirasa Kota Metro sangat belum siap jika harus mengadakan hajat besar berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan banyak melibatkan partisipasi warga kota.

Kontak langsung dari warga ke warga menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah jika tetap nekat menggelar hajat tersebut. Mengingat trend angka kasus positif yang terus meningkat. Dilansir dari site resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, update infografis percepatan penanganan Covid-19 Indonesia pada 12 Juli 2020,  sedikitnya terdapat penambahan jumlah pasien positif terpapar Covid-19 sebanyak 1.681 kasus baru di Indonesia. Ditambah, kurangnya transparansi serapan anggaran Covid-19 sebesar Rp46 miliar yang berpeluang untuk diselewengkan oleh para oknum tak bertanggung jawab.

Gambaran alur pesta demokrasi Pilkada tahun 2020 akan membuka ruas peluang praktek-praktek penyalahgunaan. Banyak spot dan wahana seperti pengadaan berpotensi menjadi sasaran para oknum pejabat. Hal demikian memungkinkan adanya karena lemah pengawasan. Bahkan, dalam kondisi normal, penjagaan dapat terbilang sulit. Praktik busuk penyimpangan di masa pandemi Covid-19 akan banyak terjadi, terlebih dalam jumlah nominal anggaran, masalah ini menjadi kompleks karena berasimilasi dengan kondisi krisis.

Perlu diketahui, Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang setelah sebelumnya sempat tertunda. Putusan tersebut termaktub pada Perppu No 2 tahun 2020 yang secara resmi ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo pada 4 Mei lalu. Dilakukan serentak di 270 Wilayah di Indonesia, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.

Waktu yang beririsan antara Pilkada dan pandemi mustinya dapat disiasati dengan tidak menjadikan kekhawatiran bersama sebagai peluang dalam kesempitan, apa lagi menjadikannya sebagai konten politik. Ancaman dampak pandemi Covid-19 terpatri pada kehidupan umat manusia secara global, sehingga apapun isu soal Covid-19 akan selalu terkesan seksi dijadikan sebagai tunggangan kepentingan politik. Kondisi saat ini, praktik money politik semakin menghawatirkan.

Situasi ekonomi domestik sedang melemah, banyak masyarakat yang butuh uluran tangan. Hal demikian menjadi alasan praktik money politik wajib diwaspadai menjelang Pilkada 2020. Mengingat masa sebelum adanya wabah, angka money politik terbilang tinggi. Dibanding kelak, dari 270 wilayah, 230 diantaranya berpotensi diikuti oleh para petahana.

Momentum tersebut akan digunakan sebaik mungkin oleh para panitia yang memiliki kepentingan. Oleh karenanya, pengawasan musti diperketat. Namun akan sulit jika seluruh pihak memanfaatkannya secara berjamaah dan tutup mata setelahnya. Manusia bermental parasit semacam itu musti mendapat perhatian dan pengawas khusus. Oleh karenanya, perlu kita membuka mata lebar-lebar dalam menjaga kepercayaan dan hak sesama demi terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: