Lampung Tengah – Ratusan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) belum bayar pajak alias menunggak. Kondisi itu berbanding terbalik dengan usaha pemerintah yang gencar menyosialisasikan pentingnya bayar pajak.
Data dari Pansus Aset DPRD Lampung Tengah, dari 1.648 kendaraan roda empat (R4) dan Roda dua (R2), hanya 1.119 yang rutin bayar pajak. Sisanya 529 menunggak.
Jumlah tersebut belum ditambah dengan kendaraan berat dan bus. Sehingga total kerugian negara akibat penunggakan itu ditaksir mencapai milyaran rupiah.
Ketua Pansus Aset DPRD Lampung Tengah, Firdaus Ali menyayangkan adanya kendaraan dinas yang mati pajak. Pasalnya, Pemkab Lampung Tengah terus mengimbau agar masyarakat taat untuk membayar pajak. Sementara ada mobil plat merah yang mati pajak.
“Anggarannya kan sudah ada di dinas masing-masing. Bahkan setiap tahun dianggarkan. Ini harus dibenahi, dan pengawasan harus diperketat,” tegas Firdaus. (Mozes)
Add Comment