Tabikpun.com – Tadi Malam, hujan lebat disertai angin kencang mengguyur Kota Metro seolah tak mampu meredam riuhnya teriakan para kontraktor yang menuntut pelunasan proyek tahun 2025. Sementara di ruang kerja Wali Kota, sejuk dan kedap suara seolah riuh badai hujan angin tak terdengar. Suasananya justru terasa seperti panggung ketoprak humor yang absurd dan kelam.
Di balik kursi empuk, duduklah sosok bernama H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I. Di jagat raya, ia adalah Walikota Metro yang religious, seorang pemimpin bersahaja yang kerap berkeliling mengisi Safari dakwah dan Tabligh Akbar di Masjid Taqwa Metro bahkan belusukan ke Masjid Tingkat Kecamatan hingga Kelurahan. Di balik kesederhanaannya saat kampanye, ia bahkan tercatat memiliki harta paling minimalis se-Lampung, konon hanya bermodalkan motor butut seharga delapan juta-an. Namun, di lingkaran dalamnya, beredar kabar bahwa beliau tak asing merupakan sosok politikus yang ulung. Ibarat ponsel genggam, apalah arti sebuah casing.
Sejak dimulainya kontestasi poltiknya dulu, ada salah satu nama seorang Pria yang tidak asing yang santer di telinga khususnya di kota Bumi Sai wawai. Dia adalah Dr. Kusbani, S.Pd., M.Pd. Di dunia pendidikan, gelar dan posisinya sangat mentereng. Ia adalah seorang akademisi sekaligus Ketua STKIP Rosalia Lampung yang sebelumnya perguruan tinggi STO. Namun di tatanan dunia birokrasi, dia akrab disapa “Pakde Kus” yang terbilang kinerjanya biasa- biasa saja dengan emban jabatan yang mandek di era walikota sebelumnya dengan menuduki jabatan kepala Bidang ( Kabid) pada dinas kebudayaan pemuda dan olahraga di kota setempat.
Pasca kepemimpinan walikota Bambang, sekarang mulai terkuak dan terbukti. Kariernya silih berganti melejit dalam hitungan bulan membawanya melompat dari posisi Sekretaris Dinas Perdagangan hingga menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan yang mengejutkan, dirinya kini diangkat Walikota sebagai pelaksana harian ( Plh) Sekda Kota Metro menggantikan posisi Dra. Bayana, M.Si., CGCAE, seorang pejabat pemerintahan di Provinsi Lampung, yang baru saja mengakhiri masa tugasnya sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro pada Februari 2026. Desas dusus di telinga, pakde Kus disinyalir disebut sebut bagian donatur tim sukses yang boleh jadi dijanjikan kekuasaan jabatan.
Sosok pendamping Walikota sejatinya yang kita ketahui Adalah Wakil Wali Kota, M. Rafieq Adi Pradana. Peran wakil ini sepertinya hanya sebatas pelengkap seolah cuma dianggap “Ban serep”. Ungkapan ini terngiang dari berbagai penjuru bahkan di kalangan birokrasi. Foto dan Namanya pun terkesan hanya sebagai pemanis di baliho yang tugasnya tak lebih dari sekadar menggunting pita peresmian. Semoga buah bibir tersebut tidak benar dan hanya sebatas asumsi belaka, Pasalnya, warga metro sesungguhnya mendambakan pemimpin yang rukun, seiring sejalan, satu visi misi demi tercapainya Pembangunan di kota Pendidikan.
Satu hal yang menarik. Saat dijumpai, Ia berdiri menunduk sambil mengaduk kopi, tampak sangat patuh, santun dan tak berdaya. Namun, di balik senyum sopan dan sikap diamnya, sorot matanya terlihat tajam mengawasi drama yang sedang terjadi di Bumi Sai Wawai. Sebagai politisi muda, mungkin ia sedang berhitung, dan ia sama sekali tidak selugu yang dikira.
Perlu ketahui, Metro saat ini tidak baik-baik saja, baik dari sisi keuangan maupun meritokrasi. Pemerintah Pusat baru aja motong Dana Transfer ke Daerah (TKD) sampai sebesar Rp.161 miliar untuk tahun depan. Sementara kondisi Kas daerah ( Kasda) Kota Metro saat ini katanya kosong melompong. Lantas, bagaimana Nasib arah kebijakan program kerja yang dijanjikan sepasang Pemimpin kepada publik bumi Sai Wawai?,.
Tunda bayar kontraktor saat ini boleh jadi ujian dari Yang Maha Kuasa untuk nge tes keimanan dan kesabaran para rekanan yang sudah kadung menyelesaikan pekerjaan proyek. Istilah wong pusat, iki sekadar kewajaran fiskal. Dunia ini fana. Utang APBD itu itung-itung diibaratkan sebagai pelebur dosa. Tapi isitilah “Pelebur dosa”, tentu juga tidak tepat diibaratkan. Pasti banyak yang menjerit, kebingungan dan panik bercampur jadi satu. Tangan sang Doktor bergetar menunjuk ke arah jendela.
“93,88 persen habis buat belanja operasi kayak gaji aparaturnya. rakyat cuma dikasih 5,68 persen untuk belanja modal Pembangunan. Yang sangat mengkhawatrikan, Langkah pengambilan kebijakan sistem meritokrasi yang baru terjadi seperti pelantikan Plh Sekda. Apakah sudah sesuai dengan prosedur, tidak cacat hukum?,. Perlu kajian hukum administrasi negara, karena wewenang Plh sejatinya dibatasi mutlak. Pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandat dilarang keras mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan alokasi anggaran. Bila melampaui wewenang, maka yang terjadi Adalah cacat Wewenang. Mengeksekusi uang negara dengan dokumen cacat wewenang merupakan korupsi murni dengan Bahasa kerennya ‘maladministrasi”. Bang Napi berpesan: Waspadalah- waspadalah. Jangan gegabah melangkah. Tabik..
Add Comment