BENGKULU – Pemprov Bengkulu mulai menaruh perhatian khusus terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 melanda hampir 2 tahun, PAD yang menjadi urat nadi sebuah pembangunan daerah mengalami penurunan signifikan.
Dalam rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah meminta, agar sistem perencanaan BPKAD terkait kinerja pencapaian hasil dievaluasi.
“BPKD ini jantung birokrasi maka harus dioptimalkan kinerjanya. Saya mengapresiasi pencapaian dalam meraih Opini WTP 3 kali berturut-turut. Walau pun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Dengan pencapaian luar biasa ini harusnya menjadi acuan para ASN dijajaran BPKAD untuk lebih baik lagi,” paparnya dalam rapat bersama di Ruang Rapat Pola Pemprov Bengkulu, Rabu (1/9/2021).
Bupati Lebong dua periode ini ingin pengoptimalan pendapatan pajak daerah melalui kolaborasi antara Badan BPKAD dengan OPD terkait, serta sinergi yang harus lebih dimaksimalkan lagi kedepan untuk mendukung 18 program Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kami membahas strategi upaya mensinkronisasikan terhadap 18 program Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelasnya.
Hasil daripada pertemuan ini, harap Rosjonsyah, bisa memberikan solusi atas permasalahan terkait apa yang menjadi tujuan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu Noni Yuliesti mengaku telah melakukan upaya optimalisasi, seperti melakukan inventarisir aset daerah untuk ditelusuri lebih lanjut. Hingga saat ini sudah masuk tahap pencarian dokumen sebagai kelengkapan sekaligus pendukung.
“Dari awal komitmen kami memang fokus untuk meningkatkan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan penataan aset daerah kita. Mudah-mudahan dengan adanya pengarahan dan pembinaan dari bapak Wakil Gubernur menambah motivasi kerja kita. Beliau memberi dorongan agar kendala, serta hambatan yang selama ini kami hadapai bisa terpecahkan,” katanya.
Noni juga mengatakan, seluruh aset Pemprov harus masuk dalam pendataan. Sehingga nanti dapat terpilah, mana aset yang perlu dihibahkan, mana yang sudah layak dihapuskan.
“Semua harus ada data terverifikasi dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku,” jelasnya.
Saat ini, tambah Noni, nilai aset yang berhasil diselamatkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu sudah mencapai 5 triliun rupiah.
“Intinya apa yang sudah terdata menjadi aset negara harus kita selamatkan. Kita melakukan ini bukan semata-mata untuk raihan Opini WTP saja, tapi lebih daripada itu, yaitu penyelamatan harta milik masyarakat atau negara ini,” pungkasnya. (Rahmat)
Add Comment