News Pringsewu

Ini Proyeksi Serapan dan Pendapatan APBD-P 2019 Kabupaten Pringsewu 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman saat menandatangani Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2019. (Nanang)

PRINGSEWU – DPRD Pringsewu menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2019 Kabupaten Pringsewu, di Gedung DPRD setempat, Rabu (17/7/2019).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Aminallah Adisyanto ini, didampingi Wakil Ketua I Sagang Nainggolan dan Wakil Ketua II Stiyono. Kegiatan ini juga dihadiri 27 dari 40 anggota DPRD Pringsewu, dari eksekutif hadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman beserta jajaran Pemkab dan muspida Pringsewu.

Dalam sambutan tertulis Bupati Pringsewu Sujadi yang dibacakan Sekdakab Pringsewu Budiman, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 155 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.

“Setelah dilakukan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Pringsewu, pada KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pringsewu, jumlah pendapatan secara keseluruhan menjadi Rp.1.206.326.000.575 dari sebelumnya sebesar Rp.1.202.233.696.721 naik 0,34 % atau sebesar Rp. 4.092.303.854,” ujarnya.

Sedangkan untuk belanja daerah, lanjut Budiman, belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 0,91% dari Rp.500.049.232.626 menjadi Rp.495.514.148.945,38, atau berkurang sebesar Rp. 4.535.083.680,62 disebabkan adanya penambahan gaji di Dinas Kesehatan.

Untuk Belanja Hibah, secara umum mengalami kenaikan sebesar Rp.2.555.600.000 naik sebesar 14,01%, yaitu menjadi sebesar Rp.20.796.100.000 yang diperuntukkan bagi hibah badan, lembaga, ormas dan masyarakat, hibah kantor Kemenag dan SILPA PAUD swasta.

“Belanja Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Rp.4.725.000.000. Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa mengalami peningkatan sebesar Rp.64.349.677 atau 2,5% jika dibandingkan anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar Rp.2.577.636.400 menjadi Rp.2.641.986.077, dikarenakan adanya penambahan bagi hasil pajak dan retribusi kepada pekon terkait kenaikan pajak daerah,” katanya.

Kemudian untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa mengalami penurunan sebesar Rp.400.000.000 atau sebesar 0,2%. Belanja tidak terduga diasumsikan menurun sebesar Rp.400.000.000 atau 80% dari yang semula dianggarkan sebesar Rp.500.000.000 menjadi Rp.100.000.000 dikarenakan adanya penyesuaian terhadap realisasi tahun 2018.

“Sedangkan pada Belanja Langsung terjadi penyesuaian berupa penataan program atau kegiatan dan rekening belanja, pergeseran, penurunan, dan juga penambahan anggaran dana pada program atau kegiatan yang prioritas dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Dalam hal ini belanja langsung terjadi penambahan sebesar Rp.802.073.557,62 atau 0,15% yaitu dari Rp. 517.731.300.895 meningkat menjadi sebesar Rp.518.533.374.452,62, yakni terdiri dari Belanja Pegawai yang berkurang sebesar Rp.2.107.800.000 atau 3,43% dari asumsi sebelum perubahan sebesar Rp.61.443.006.500 menjadi Rp.59.335.206.500. Belanja barang dan jasa bertambah sebesar Rp.1.752.332.546,62  atau meningkat 0,71% disebabkan oleh adanya SILPA BOS dan SILPA PAUD. Sedangkan belanja modal bertambah sebesar Rp.1.157.541.011 atau 0,55% meningkat menjadi Rp.210.462.386.537 dari semula Rp.209.304.845.526,” ungkapnya.

Sementara untuk Pembiayaan Daerah khususnya penerimaan pembiayaan, lanjut Budiman, menurun sebesar Rp.6.005.364.300 atau 15,01%, dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.40.000.000.000 menjadi sebesar Rp.33.994.635.700. Dan untuk pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp.1.500.000.000.

“Saya berharap yang saya sampaikan ini dapat menjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan untuk ditandatangani bersama antara pemkab dengan DPRD Pringsewu dalam waktu bersamaan,” tutupnya. (Nanang)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

DAPATKAN PROFIT JUTAAN RUPIAH

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

%d blogger menyukai ini: