Lampung Tengah News

Komisi III Desak Pemkab Lamteng Cabut Izin PT.Santori

www.tabikpun.com, Lampung Tengah – Berdasar rekomendasi yang ditandatangani Bupati Lampung Tengah (Lamteng) DR. Ir. Hi. Mustafa, Komisi III DPRD Lamteng menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng agar  mencabut izin PT. Santori.

Anggota Komisi lll DPRD Lamteng Zaenudin mengatakan, pencabutan izin pada PT. Santori sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika PT. Santori sampai mengeluarkan limbah lagi dan mencemari lingkungan maka harus siap menerima risiko untuk dicabut izinnya.

“PT. Santori ini mengeluarkan limbahnya ke Way Waya. Karena sudah di backline kalau sampai mengeluarkan lagi limbahnya maka harus siap menerima resiko dicabut izinya,” tegasnya saat ditemui di DPRD Lamteng, Jumat (7/7).

Ia menilai, PT. Santori tidak mengindahkan peraturan pemerintah daerah maupun perudang-undangan yang berlaku.”Kami meminta pemerintah daerah menindak lanjuti apa yang memang harus ditindak lanjuti kepada PT. Santori sesuai dengan regulasi yang berlaku di lndoneasia,” tegasnya.

Ia mengaku, sudah beberapakali mengirimkan surat rekomendasi mencabut izin PT. Santori, namun Dinas Lingkungan Hidup setempat selalu menyatakan akan memberikan kesempatan surat teguran kepada PT. Santori. Dimana salah satu poinya apabila PT. Santori mengulangi membuang limbah kesungai Way Waya maka hak atau izinya akan dicabut.

”Tapi kenyataanya meski dari dinas sudah mengeluarkan surat teguran sampai diterbitkan dua kali, PT. Santori tetap saja mengeluarkan limbahnya lagi. Nah disinilah kewibawaan pemerintah diuji. Sesuai dengan motto pak Bupati Mustafa yang lebih mencintai rakyat ketimbang pengusaha. Kami harap pemimpin Lamteng bisa mengambil kebijakan jangan sampai wibawa pemerintah daerah hilang hanya karna satu perusahaan,” sindirnya.

Menurutnya, keberadaan PT. Santori tidak ada manfaatnya di Bumi Beguai Jejamo Wawai, untuk pemerintah dan masyarakat Lamteng. Jadi tidak ada alasan pemerintah untuk melanjutkan izin dari pada PT. Santori.

“Sapinya digemukin dibawa keluar apakah ada income untuk Lampung Tengah? Yang ada hanya kotoranya saja, selebihnya itu tidak ada. Untuk tenaga kerjanya juga bisa dicek berapa persen dari jumlah tenaga kerja itu asli penduduk Lamteng, semuanya ngambil dari luar,” bebernya.

Jika Pemkab Lamteng tidak segera mengambil tindakan tegas, maka pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk menggedor Kementerian Lingkungan Hidup.

“Jika dalam waktu dekat ini tidak ada keputusan dari Pemkab Lamteng, kami akan menemui Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga rencananya akan menggedor Polri dan jajaranya mengenai laporan kami pada waktu itu,” tukasnya. (Mozes)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: