Lampung Utara News

Pemkab Lampura Non Aktifkan BPJS PBI, Balita Penderita Kelumpuhan Syaraf Ditolak Puskesmas

Marko hanya bisa berbaring tak berdaya ditemani ibunya saat dikunjungi Kepala Desa Abung Jayo Mulyadi. (Adi Susanto)

LAMPUNG UTARA – Pasca kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menonaktifkan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS JKN-KIS, sejumlah persoalan mulai muncul.

Seperti yang dialami Marko balita berusia 4 tahun warga Margorejo, Abung Selatan Lampung Utara (Lampura). Balita penderita kelumpuhan syaraf ini  ditolak berobat ke Puskesmas setempat karena status kepesertaan BPJS nya telah non aktif.

Terkait hal tersebut, penjabat Sekda Lampura Sofyan menerangkan, pihaknya pada 1 November 2019 telah menandatangani Surat Edaran (SE) non aktifnya BPJS PBI bagi 3.607 peserta. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah daerah telah menunggak iuran BPJS PBI selama dua bulan.

“Rp 1,9 milyar sempat menunggak, tapi saat ini sudah dibayarkan,” katanya, Rabu 5 November 2019.

Terkait keterlambatan pembayaran, Sofyan menyebut akibat beberapa kendala, seperti pembahasan APBD-P. Tetapi ia meminta masyarakat untuk tidak cemas, karena pemerintah akan memberikan solusi bagi warga kurang mampu.

“Warga kurang mampu bisa membawa Surat Keterangan Tidak Mampu atau STM dari desa atau kelurahan ke SRUD Ryacudu Kotabumi,” katanya.

Sementara Margareta Wiwik ibu Marko Pratama dikonfirmasi tabikpun.com mengaku terkejut saat mengetahui kartu BPJS anaknya non aktif saat berobat ke Puskesmas Kalibalangan, Abung Selatan. Ia mengaku pasrah dengan kondisi tersebut karena keterbatasan ekonomi.

”Hanya seminggu sekali terapi. Itu pun kalau ada uang,” jelasnya lirih.

Kesempatan yang sama, Kepala Desa Abung Jayo, Mulyadi menyayangkan kebijakan menonaktifkan PBI BPJS JKN-KIS oleh Pemkab Lampura. Karena ia banyak menerima keluhan dari warganya yang tidak lagi bisa mendapatkan pengobatan layak.

“Saya sedang  mengupayakan BPJS Nasional dari Dinas Sosial untuk warga yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Persoalan ini jadi perhatian saya semenjak PBI BPJS non aktif,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Puskesmas Kalibalangan Dr. Sriharyati membenarkan adanya pasien yang menggunakan BPJS PBI. Pihaknya pun terpaksa tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan surat edaran dari Pemkab Lampura.

“Sebelumnya juga ada pasien yang kita tak bisa layanin, lantaran BPJS non aktif,” tukasnya. (Adi)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

DAPATKAN PROFIT JUTAAN RUPIAH

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: