Lampung Barat News

Prilaku Ini Diduga Picu Terjadinya Exclusion Error dan Inclusion Error di Lambar  

 Komariah, janda usia lanjut yang tidak masuk BDT FMOTM Dinas Sosial Lambar, ia mengaku tak kebagian rastra, PKH dan tak mengantongi KIS PBI yang merupakan haknya. (Angga)

LAMPUNG BARAT Ada yang aneh dalam kegiatan verifikasi dan validasi (Verivali) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat (Lambar). Hingga, Kamis (12/9), tidak satu lembar pun stiker Verivali yang di tempel di rumah warga, padahal batas waktu kunjungan ke rumah tangga dalam pendataan dibatasi oleh Dinas Sosial Lambar hingga 16 September 2019.

Selain tidak dilengkapi stiker, proses verivali di wilayah ini diduga dilakukan dengan serampangan. Operator verivali tingkat desa yang telah mengikuti bimbingan teknis justru tidak melaksanakan tugasnya melakukan wawancara ke masing-masing rumah tangga sasaran pendataan. Alih-alih, operator di tingkat desa malah menyerahkan tugas tersebut kepada para kepala dusun yang tidak pernah mengikuti bimtek.

Akibatnya, pengisian formulir verivali 2019 cenderung dilakukan “di atas meja” bukan merupakan hasil wawancara kepada kepala rumah tangga miskin yang menjadi sasaran kegiatan. Praktik seperti ini diduga kuat menjadi pemicu terjadinya exclusion error (tidak menetapkan orang yang layak sebagai penerima manfaat) dan inclusion error (menetapkan orang yang tidak layak menjadi penerima manfaat) yang parah. Jika dibiarkan, dapat dipastikan alokasi program perlindungan sosial yang merupakan nawa cita Joko Widodo salah sasaran.

Apa yang terjadi di Pekon/Desa Srimulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, merupakan bukti nyata buruknya verivali yang sedang dilaksanakan Dinas Sosial Lambar. Belasan KK warga miskin di Dusun Mekarsari mengaku tidak pernah didata petugas verivali FMOTM.


Di gubuk inilah Komariah dan Zainudin tinggal. Meski letaknya persis di depan Balai Pekon Srimulyo, keluarga ini tak menerima hak mereka. (Angga)

Akibatnya, belasan kepala keluarga yang rentan oleh kemiskinan ini terancam tidak mendapat perlindungan sosial sama sekali meskipun mereka eligible (layak) menjadi penerima manfaat program perlindungan sosial. Keluarga Misinem satu diantara belasan KK yang menjadi korban buruknya data FMOTM Desa Srimulyo. Karena tidak punya KIS PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran), Marmin, putra Misinem yang menderita gangguan jiwa terpaksa dipasung selama 12 tahun.

Akibatnya, pria 39 tahun ini menjadi lumpuh dan tidak bisa berjalan. Kondisi yang bisa dihindarkan jika mereka masuk BDT FMOTM dan punya KIS PBI sehingga mudah di rujuk ke RSJ Kemiling.

Walau miskin dan menyandang ODGJ, pria 39 tahun ini tak memiliki KIS PBI. Tahun ini Marmin dan Misinem ibunya tetap tidak masuk prelist verivali FMOTM Dinsos Lambar. (Angga)

Kondisi yang sama dialami keluarga Komariah, janda berusia lanjut yang hidup dalam kondisi miris bersama Zainudin, putranya. Meski menghuni gubuk reyot yang sempit tepat di depan Balai Pekon (Kantor Desa) Srimulyo, keluarga ini tidak masuk BDT FMOTM Dinas Sosial Lambar. Parahnya lagi, pada verivali tahun 2019 ini, mereka tetap tidak masuk daftar atau prelist verivali dinas sosial. Untuk usulan baru juga tidak.

Selain Marmin yang gila sekaligus lumpuh dan Komariah yang nelangsa, sejumlah anak dari keluarga FMOTM di Pekon Srimulyo yang duduk di bangku sekolah juga tidak menikmati program indonesia pintar (PIP). Sebut saja Ahmad Zulfadli, Muratih dan Septiani, putra dan putri keluarga tidak mampu yang tak kebagian dana PIP meski sedang bersekolah di SD.

Inilah Mail dan Muratih putrinya yang duduk di bangku SD namun tidak mendapat KIP. (Angga)

Orang tua dari anak-anak ini juga tidak mendapat program perlindungan sosial lainnya yang sesungguhnya merupakan hak mereka. Jika menilik data yang ditampilkan aparat Pekon Srimulyo, jumlah dana program perlindungan sosial yang masuk ke pekon ini cukup tinggi. Dari jumlah kepala keluarga sebanyak 599 KK, jumlah FMOTM penerima manfaat program perlindungan sosial di pekon ini mencapai 290 KK atau hampir separuh dari jumlah total KK yang ada. Namun demikian, banyak gakin di pekon ini yang tidak menerima bansos. Diduga kuat terjadi kasus inclusion error yang parah di pekon ini. (Angga)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

DAPATKAN PROFIT JUTAAN RUPIAH

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: