News Pringsewu

Gelar Aksi Damai di Polda dan Kejati Lampung, GPL Desak Usut Tuntas Dugaan Kasus Fee Proyek di Pringsewu

Gerakan Pemuda Lampung (GPL) aksi damai di Tugu Adipura Bandar Lampung, sebelum mendatangi Polda dan Kejati Lampung. (Ist) 

BANDAR LAMPUNG – Puluhan massa tergabung dalam Gerakan Pemuda Lampung (GPL) menggelar aksi damai di Tugu Adipura, Polda, dan Kejati Lampung, Rabu (18/11/2020). Aksi tersebut menuntut aparat penegak hukum transparan dan menuntaskan atas dugaan laporan fee di Kabupaten Pringsewu.

Koordinator Aksi, M. Iqbal menerangkan, aksi tersebut digelar menyikapi peristiwa hukum yang cukup menyorot perhatian publik, yaitu dugaan penipuan fee proyek infrastruktur miliaran yang menyeret nama Dr. Fauzi, selaku Wakil Bupati Pringsewu berdasarkan Laporan nomor: LP/B-795/VII/2019/LPG/RES TGMS tanggal 11 Juni 2019.

Dimana kemudian Ditkrimum Polda Lampung  gelar perkara pada 24 September 2020, sehingga kasus kemudian ditingkatkan kepenyidikan. Selanjutnya Direskrimum Polda Lampung Kombes Pol Muslimin Akhmad menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik dan sudah dikirim ke Kejati Lampung pada 12 Oktober 2020.

Dalam bukti laporan polisi pelapor menyebutkan, Bambang atas nama Wakil Bupati Pringsewu, menjanjikan proyek insfrastruktur di wilayah Kabupaten Pringsewu senilai Rp4 miliar. Pelapor percaya karena Bambang diketahui menjadi orang dekat atau anak buah Wakil Bupati Pringsewu.

Bambang meminta sejumlah uang dan diberi uang kas Rp300 juta berikut satu unit mobil merk Toyota Alfath VELLFIRE 2.4 AT Tahun 2008 wama Hitam B-315-HD. Kepada Ajrudin, Bambang berdalih bahwa yang memintanya adalah Wakil Bupati Pringsewu.

Pada Kamis 6 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Ajrudin menyerahkan uang sebesar Rp300 juta dan satu unit. mobil Toyota VELLFIRE 2.4 AT Tahun 2008 kepada Bambang, namun hingga saat ini proyek insfraktruktur jalan Rp4 miliar yang dijanjikan Bambang itu tidak ada.

Di dalam laporan tersebut terdapat keterangan saksi yaitu Hasan Fauzi salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupatan Pringsewu Hasan Fauzi mengaku menjadi saksi karena ia pernah diminta tolong oleh Dr. Fauzi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pihak Ajrudin (pelapor) dan kawan-kawannya.

Berdasarkan hal tersebut patut diduga adanya keterlibatan dari Wabup Pringsewu terkait perkara tersebut. Oleh karena itu, GPL dengan kesadaran diri dan intelektual sebagai social control wajib hukumnya melakukan perlawanan terhadap kebusukan-kebusukan dalam institusi yang selama ini dianggap lazim.

“Kami Gerakan Pemuda Lampung (GPL) membuat tuntutan kepada Polda Lampung dan Kejaksaan TInggi Lampung Sebagai berikut. Pertama beri atensi penuh dalam perkara ini serta mendesak Polda dan Kejati untuk melakukan transparansi dalam perkara Laporan nomor: LP/B-795/VII/2019/LPG/RES TGMS. Kedua mendesak Polda Lampung untuk memanggil Wabup Pringsewu Dr. Fauzi untuk dimintai keterangan terkait Laporan nomor: LP/B-795/VII/2019/LPG/RES TGMS,” tukasnya. (Nanang)

Kuasa Hukum Wakil Bupati Pringsewu, DR. Fauzi Layangkan Hak Jawab

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: