News Pringsewu

Legalitas SK Pengurus Pjs DPC APDESI Pringsewu Dipertanyakan

Dewan Perwakilan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pringsewu M.Ridwan. (Nanang)

PRINGSEWU – Legalitas SK Kepengurusan Pjs Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pringsewu dipertanyakan. Pasalnya ada dualisme dalam tubuh DPP APDESI dan tidak pastinya habis atau belumnya masa jabatan pengurus DPD APDESI Provinsi Lampung.

Kepala Pekon Suko Harum M.Ridwan yang juga mantan Ketua DPC APDESI Pringsewu Periode 2017-2022 membeberkan, ada dua orang yang mengaku sebagai Ketua Umum DPP APDESI, yaitu Sindawa Tarwang dan Suhardi Buyung.

“Saat saya menjadi Ketua DPC APDESI sekitar 5 tahunan dan sampai sekarang sekitar 8 tahun, DPD belum pernah menggelar Musda. Patut dipertanyakan apakah SK pengurus DPD APDESI Provinsi itu masih berlaku atau tidak, aktif atau tidak,” ungkapnya kepada tabikpun.com, Selasa (17/11/2020).

Karenanya perlu pertanyakan legalitas SK Kepengurusan Pjs DPC APDESI Kabupaten Pringsewu Nomor: 009/KEP/DPD-APDESI/KS/LPG/2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua DPD Suhardi Buyung, S.Sos., MM., dan Sekretaris Wahyu Bintoro.

“Apakah hanya dari hasil mosi tidak percaya bisa dijadikan syarat pemberhentian dan pengangkatan Pjs Pengurus DPC APDESI Kabupaten Pringsewu? Apalagi hasil Mosi tersebut berawal dari sebuah perkumpulan dari oknum di luar dari kepala pekon dan oknum kepala pekon yang sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan kepala pekon se-Pringsewu,” tegasnya.

Berikut Isi Mosi:

a. Menanyakan masa bakti SK Pengurus DPC APDESI Pringsewu.

b. Tidak ada keterbukaan antar pengurus.

c. Tidak pernah melakukan rapat tingkat pengurus DPK APDESI dan tingkat anggota.

d. Banyaknya oknum Kepala Pekon Pringsewu yang tersangkut hukum melakukan korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi tersangka tidak ada perhatian dan bentuk bantuan hukum dari Pengurus DPC APDESI Pringsewu.

Ridwan mengajak seluruh Kepala Pekon se-Pringsewu bekerja sesuai tupoksi selaku pejabat pemerintah untuk bersama-sama guyub rukun antar kepala pekon. “Juga mengutamakan kepentingan masyarakat yang kita pimpin dimasing-masing pekon, itu yang paling utama karena berorganisasi itu di luar dari tugas dan tanggung jawab kita,” tukasnya.

Sebelumnya, DPD APDESI Provinsi Lampung memberhentikan Ketua DPC APDESI Kabupaten Pringsewu, M. Ridwan. Hal ini tertuang dalam SK DPD APDESI Lampung No. 009/Kep/DPD_APDESI/KS/LPG/XI/2020 tentang pengangkatan Pejabat Sementara Ketua APDESI Pringsewu.

Dalam SK yang ditandatangani oleh Ketua DPD APDESI Lampung Suhardi dan Sekretaris Wahyu Bintoro tersebut, pemberhentian M. Ridwan didasari oleh mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara di 9 kecamatan. Kemudian AD/ART APDESI pasal 12, pasal 13 dan pasal 51 ayat 2, 3 dan 4 serta pokok-pokok Munas APDESI.

Setelah memberhentikan M. Ridwan, DPD APDESI Lampung mengangkat Catur Budi Pramono sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua DPC APDESI Pringsewu. Dengan tugas utama membentuk kepanitian musyawarah cabang luar biasa sampai terpilih ketua APDESI Pringsewu yang baru selama kurun waktu tiga bulan kedepan.

Menanggapi hal tersebut, Catur Budi Pramono mengaku, adanya dinamika kepengurusan APDESI Pringsewu yang lalu harusnya disikapi dengan bijaksana dan tetap menjaga kekompakan. “Berikan saya kesempatan untuk menjalankan amanah ini sampai dengan terpilihnya ketua APDESI Pringsewu yang demokratis,” ujarnya. (Nanang)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: