Lampung Utara News

Disdikbud Lampura Dinilai Lalai Tuntaskan Persoalan Sertifikasi Guru

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIH-M) Kotabumi Suwardi,S.H., M.H. (Adi Susanto)

LAMPUNG UTARA – Persoalan kekurangan dan kelebihan pembayaran tunjangan profesi (Sertifikasi) 2013 di Lampung Utara (Lampura) menjadi sorotan berbagai elemen. Salah satunya dari Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIH-M) Kotabumi.

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIH-M) Kotabumi Suwardi, S.H., M.H., menilai ada kelalain pihak Disdikbud terkait penyaluran dana sertifikasi kepada ribuan guru di kabupaten setempat. Menurut dia, barang mustahil jika data-data guru yang bersertifikasi belum terdata secara sistematis pada saat itu. Karena ini berkaitan dengan jumlah uang negara yang digelontorkan sebagai hak tambahan kaum pendidik.

“Inikan aneh jika membaca dipemberitaan, kejadian 2013 baru ketahuan setelah hasil audit BPKP 2017. Lantas hingga saat ini belum juga terselesaikan masalah itu,” ujar Suwardi melalui sambungan telepon, Kamis (9/5/2019).

Menurutnya, Disdikbud yang hingga kini belum bisa membenahi masalah itu dikarenakan masih menunggu SK Kementerian Pendidikan melalui Dirjen guru tenaga pendidik dan kependidikan sebagai payung hukum pencairan dana sertifikasi baik yang kurang bayar maupun lebih bayar tak masuk akal.

“Apakah SK tersebut menjadi satu-satunya payung hukum bagi Disdikbud untuk menyelesaikan persoalan sertifikasi tersebut? Jika ya, mengapa pihak Disdikbud terkesan santai dan tidak greget untuk mengurusnya. Ini menyangkut hak guru yang berkaitan dengan uang negara. Jadi jangan main-main. Segera tuntaskan permasalahan ini,” tegas Suwardi.

Dia pun menyatakan, jika benar apa yang dikatakan pihak Disdikbud bahwa dana kekurangan pembayaran sertifikasi tahun 2013 tersebut ada atau standby di kas daerah ini juga akan menjadi pertanyaan publik bagaimana kondisi  keuangan tersebut setelah berjalan selama enam tahun.

“Ini tidak main-main, segera urus dan tuntaskan. Jemput bola ke kementerian. Tunaikan kekurangan pembayaran dan kembalikan kelebihan pebayaran ke kas negara,” pungkasnya.

Diketahui, polemik kekurangan bayar dan kelebihan bayar sertifikasi untuk ribuan guru  tersebut terjadi sejak 2013 yang lalu. Anehnya kasus tersebut terkuak saat BPKP melakukan audit keuangan pada tahun 2017. Untuk menyelesaikannya persoalan itu Disdikbud membutuhkan SK dari kementerian sebagai payung hukum hanya saja hingga kini SK yang diharapkan itu tak kunjung keluar.

Besaran dana kekurangan pembayaran untuk 937 guru berjumlah Rp. 4.105.309.500. Sedangan besaran nomibal kelebihan pembayaran untuk 903 guru sebesar  Rp. 1.809. 104.100.

Dana tersebut, menurut Disdikbud  melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Amelia Umnis sejak dulu tersedia atau standby di kas daerah. Penyaluran kekurangan dan pengembalian kelebihan sertifikasi hanya tinggal menunggu SK Kementerian yang mengatur hal tersebut. (Adi)

About the author

Redaksi TabikPun

Add Comment

Click here to post a comment

Tinggalkan Balasan

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

 IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

%d blogger menyukai ini: